SuaraSulsel.id - Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan mempersiapkan instrumen survei. Sebagai upaya strategis pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup kampus tersebut.
Persiapan instrumen tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) “Penyusunan Instrumen Survei PPKS” yang berlangsung di ruang rapat A, lantai 4 gedung rektorat Unhas.
Ketua Satgas PPKS Unhas Prof Farida Patittingi dalam keterangannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 4 September 2023, mengatakan hak atas rasa aman dari berbagai bentuk kekerasan merupakan jaminan konstitusi.
Termasuk hak mendapatkan rasa aman dari berbagai bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Lahirnya Permen Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi (Permen PPKS) menjadi acuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.
Perguruan Tinggi Wajib Cegah Kekerasan Seksual
Menurutnya, perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
“Ini merupakan sebuah upaya perguruan tinggi untuk terus menata kehidupan kampus agar tercipta suasana aman dan pada akhirnya menghasilkan sumber daya manusia yang lebih bersaing,” jelas Prof Farida.
Lebih lanjut, dirinya menuturkan perlu melakukan survei sebagai langkah preventif dalam mengetahui perspektif terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di kampus Unhas.
Baca Juga: Nadiem Hapus Skripsi Bikin Pro dan Kontra: Kampus Bilang Yes, Warganet No
Dengan demikian, kata dia, dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui selama ini sejauh mana kampus mulai mempersiapkan langkah responsif atas amanat Permen Ristek PPKS.
Sementara itu, Tim Pencegahan Kekerasan Seksual Puspeka, Kemendikbudristek Indra Budi Setiawan, sebagai narasumber menyampaikan secara spesifik, ada empat tujuan atas survei kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.
Permendikbudristek PPKS
Salah satunya untuk mengukur secara umum atas implementasi Permendikbudristek PPKS hingga mengukur efikasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual lingkungan pendidikan tinggi.
Melalui penyusunan instrumen survei PPKS ini diharapkan dapat menjadi sebuah jawaban kongkret atas isu yang sedang beredar belakangan ini tentang kekerasan seksual.
Melalui hasil dari data ini ke depannya juga akan menjadi arsip berisi respon mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan warga kampus terkait kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Hasanuddin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Cara Cepat Mencairkan Bunga Es di Kulkas, Ini Trik Mudahnya!
- Amien Rais Minta Jokowi Pensiun Politik, Gunakan Kekayaan untuk Bantu Pengangguran
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Transformasi Layanan Kependudukan: Penguatan SDM dan Digitalisasi Harus Sejalan
-
74 Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Bantuan Alsintan Kementan Rp243,6 Miliar di Sulsel
-
Berkas Perkara Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Lengkap, Segera Disidang
-
Geopark Maros Pangkep Lolos Revalidasi UNESCO, Selangkah Menuju Warisan Dunia
-
Usai Viral Ucapan 'Halal Darahnya', Pemkot Parepare Akhirnya Minta Maaf