SuaraSulsel.id - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar Gazali Machmud (GM) dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penyimpangan harga jual tambang pasir laut Takalar, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar.
"Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan yang telah disampaikan terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak beralasan dan tidak mendasar," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Muhammad Yusuf bersama Andi Irfan Hasan, Selasa 23 Mei 2023.
Eksepsi terdakwa GM tersebut melalui penasihat hukumnya, menyatakan penetapan status tersangka tidak memiliki dasar kuat sehingga terdakwa meminta segera dibebaskan dari segala dakwaan dan memulihkan nama baiknya.
Meski demikian, eksepsi tersebut dinilai tidak punya landasan kuat sehingga ditolak. Penuntut Umum juga meminta Majelis Hakim untuk memutuskan dengan menetapkan menolak semua keberatan atau eksepsi terdakwa GM.
Baca Juga: Usai Bebas dari Penjara karena Korupsi, Zumi Zola Masih Berharap Kembali ke Dunia Hiburan
"Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tanggal 27 April 2023 atas nama terdakwa GM adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a, b, KUHAP, "ungkapnya menegaskan.
Selain itu, melanjutkan memeriksa perkara terdakwa GM. Persidangan perkara dugaan korupsi penyimpangan harga jual pasir laut Takalar tahun anggaran 2020 yang mendudukkan GM ke kursi pesakitan akan disidangkan kembali pada tanggal 30 Mei 2023 dengan agenda putusan sela.
Sebelumnya, penuntut umum dalam surat dakwaan menyatakan perbuatan terdakwa GM diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan penetapan harga jual pasir laut di Galesong Utara, Kabupaten Takalar tahun 2020.
Penetapan harga tersebut oleh BPKD Kabupaten Takalar tahun 2020 dan telah merugikan negara atau daerah senilai Rp7,06 miliar lebih sesuai laporan hasil pemeriksaan, audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penetapan harga jual pasir laut di BPKD yang seharusnya Rp10 ribu per meter kubik, namun dijual RpRp7.500 per meter kubik.
Pasal yang didakwakan baik primer dan subsider yakni pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 juncto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.
Baca Juga: Setelah Johnny G Plate, Kejagung Tetapkan Tersangka Baru di Perkara Dugaan Korupsi BTS BAKTI
Atas perbuatan tersangka Gazali Machmud, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara, daerah senilai Rp7,061 miliar lebih.
Berita Terkait
-
Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Bisa Kena Pasal Korupsi
-
Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Wali Kota Depok Bisa Diperiksa dalam Kasus Korupsi
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
CEK FAKTA: Benarkah Keluarga Jokowi Terlibat Korupsi Pertamina?
-
CEK FAKTA: Benarkah Ketua BAZNAS Korupsi Dana Zakat Rp 11,7 Triliun?
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi di Libur Lebaran Jadi Rp1.836.000/Gram
Terkini
-
BRI Menang Penghargaan Internasional The Asset Triple A Awards untuk Keuangan Berkelanjutan
-
Libur Lebaran Dongkrak Wisata Lokal, Danau Talaga & Tateli Jadi Favorit Warga
-
Polisi Selidiki Kejanggalan-kejanggalan Kematian Perempuan Asal Toraja di Makassar
-
6 Warga Pengeroyok Polisi di Muna Barat Jadi Tersangka
-
Bawaslu Coret Calon Wakil Wali Kota Palopo di Pilkada! Kasus Napi Tersembunyi Terbongkar?