Pasca OTT KPK, Gubernur Sulsel Minta Proyek Kereta Api Makassar - Parepare Tidak Berhenti

Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan barang bukti berupa sejumlah uang. Baik dalam pecahan rupiah dan juga mata uang asing dolar Amerika.

Barang bukti yang diamankan yakni uang Rp2,027 miliar dan 20.000 dollar Amerika, kartu debit berisi uang Rp300 juta dan saldo rekening 150 juta.

Berdasarkan konstruksi perkara, 10 tersangka itu diduga memberi dan menerima suap terkait pekerjaan empat macam proyek di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.

Salah satunya proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.

KPK menduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak awal proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Atas kongkalikong tersebut, para tersangka diduga menerima uang dari pihak swasta sekitar 5 hingga 10 persen dari nilai proyek.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan tertulisnya mengatakan siap membantu KPK menangani kasus yang menyeret pejabat di Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Kami akan bekerjasama dengan pihak berwenang dalam hal ini," ujarnya.

Baru Diresmikan Jokowi

Baca Juga: OTT Di Semarang Terkait Dugaan Suap Rp 14,5 Miliar Proyek DJKA Kemenhub, 10 Orang Jadi Tersangka

Diketahui, kereta api Trans Sulawesi baru-baru ini diresmikan Presiden RI, Joko Widodo. Ia mengaku sangat senang sebab ini adalah kereta pertama di Sulawesi dan Indonesia Timur.

Kereta ini direncanakan bisa menghubungkan antar pulau di Sulawesi. Dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Utara.

"Tentu saja yang kita pilih adalah yang paling murah. Oleh sebab itu, kereta api menjadi hal yang sangat dasar untuk dibangun pada saat saya perintah," ungkapnya pada 23 Maret 2023 lalu di Kabupaten Maros.

Menurutnya, transportasi massal sangat penting dan mendesak. Karena itu, pada saat rencana pembangunan kereta api, ia meminta untuk difokuskan di wilayah Kalimantan atau Sulawesi.

Namun, Jokowi memilih Sulawesi Selatan lebih awal.

Apalagi, menurut Jokowi, Indonesia terlambat 30 tahun membangun transportasi massal di Indonesia. Akibatnya, kemacetan tak bisa lagi dihindari sekarang ini.