Pasca OTT KPK, Gubernur Sulsel Minta Proyek Kereta Api Makassar - Parepare Tidak Berhenti

SuaraSulsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap AFF, pejabat pembuat komitmen (PPK) Balai Pengelola Kereta Api Trans Sulawesi. Ia terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Selasa, 11 April 2023.

OTT itu berkaitan dengan kasus dugaan suap paket pekerjaan tender track layout. Selain di Semarang, komisi antirasuah juga menangkap sejumlah pihak di Jawa Barat, Jakarta dan Surabaya.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan proyek kereta api di Sulsel tidak boleh tersendat. Tapi ia juga meminta agar semua pihak bisa menghargai proses hukum.

"Proyek PSN tetap jalan semua. Pokoknya harus jalan, tapi kita harus tetap menghargai proses hukum," ujar Sudirman, Kamis, 13 April 2023.

Sudirman mengaku belum menghubungi Kepala Balai Kereta Api. Pasca penetapan tersangka terhadap AFF. Namun, ia menegaskan tidak akan berimbas terhadap proyek kereta api.

Sementara, Kepala Tata Usaha BPKA Sulsel Hasbudi membenarkan AFF adalah PPK. Namun, ia memastikan OTT itu tidak mempengaruhi pekerjaan kereta yang sedang berjalan.

"InsyaAllah, komitmen pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan sesuai target yang dilaksanakan," ungkapnya saat dikonfirmasi.

Ia bilang pihaknya baru mendapat informasi terkait OTT KPK pada Rabu malam. Mereka juga kaget karena informasi itu berasal dari media, bukan Kemenhub.

"Kami di Balai tidak tahu selain informasi dari media (bahwa ada OTT)," ujarnya.

Baca Juga: OTT Di Semarang Terkait Dugaan Suap Rp 14,5 Miliar Proyek DJKA Kemenhub, 10 Orang Jadi Tersangka

Hasbudi bilang BPKA Sulsel punya lima orang PPK. Salah satunya adalah AFF. Ia bertugas sebagai PPK untuk pengerjaan konstruksi.

"Dia PPK di bidang konstruksi. Sampai sekarang kami juga masih menunggu informasi resmi dari Kemenhub," sebutnya.

Diketahui, AFF sudah ditetapkan tersangka pada Kamis, 13 April 2023, dini hari. Selain itu, ada sembilan orang lainnya termasuk Direktur Prasarana Perkeretaapian Dirjen Kemenhub Harno Trimadi.

Mereka terjaring operasi tangkap tangan pada Selasa, 11 April 2023 lalu. Penindakan secara senyap itu berkaitan dengan pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi. Selain itu, terkait pula dengan proyek perbaikan perlintasan kereta api di Kementerian Perhubungan.

"Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

Ia melanjutkan ada 25 orang yang ditangkap di empat lokasi. Mereka yang diamankan adalah para Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara Balai.

Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan barang bukti berupa sejumlah uang. Baik dalam pecahan rupiah dan juga mata uang asing dolar Amerika.

Barang bukti yang diamankan yakni uang Rp2,027 miliar dan 20.000 dollar Amerika, kartu debit berisi uang Rp300 juta dan saldo rekening 150 juta.

Berdasarkan konstruksi perkara, 10 tersangka itu diduga memberi dan menerima suap terkait pekerjaan empat macam proyek di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.

Salah satunya proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.

KPK menduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak awal proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Atas kongkalikong tersebut, para tersangka diduga menerima uang dari pihak swasta sekitar 5 hingga 10 persen dari nilai proyek.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan tertulisnya mengatakan siap membantu KPK menangani kasus yang menyeret pejabat di Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Kami akan bekerjasama dengan pihak berwenang dalam hal ini," ujarnya.

Baru Diresmikan Jokowi

Diketahui, kereta api Trans Sulawesi baru-baru ini diresmikan Presiden RI, Joko Widodo. Ia mengaku sangat senang sebab ini adalah kereta pertama di Sulawesi dan Indonesia Timur.

Kereta ini direncanakan bisa menghubungkan antar pulau di Sulawesi. Dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Utara.

"Tentu saja yang kita pilih adalah yang paling murah. Oleh sebab itu, kereta api menjadi hal yang sangat dasar untuk dibangun pada saat saya perintah," ungkapnya pada 23 Maret 2023 lalu di Kabupaten Maros.

Menurutnya, transportasi massal sangat penting dan mendesak. Karena itu, pada saat rencana pembangunan kereta api, ia meminta untuk difokuskan di wilayah Kalimantan atau Sulawesi.

Namun, Jokowi memilih Sulawesi Selatan lebih awal.

Apalagi, menurut Jokowi, Indonesia terlambat 30 tahun membangun transportasi massal di Indonesia. Akibatnya, kemacetan tak bisa lagi dihindari sekarang ini.

"Hampir di semua pulau besar, kota, utamanya ibu kota, kita ini terlambat dalam membangun transportasi publik. Terlambat kita," ungkapnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan karena tidak adanya transportasi umum, masyarakat berlomba-lomba menaiki kendaraan pribadi. Alhasil, macet di mana-mana.

Tidak hanya di Jakarta saja. Tapi juga di kota besar lainnya seperti Bandung, Medan dan Makassar.

"Semua mau naik kendaraan pribadi akhirnya macet di semua kota sekarang ini. Macet semua karena kita terlambat bangun transportasi publik," ungkapnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing