SuaraSulsel.id - Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta memastikan, masyarakat negeri Kariu dan Pelauw di kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sudah sepakat untuk mengakhiri konflik.
Hal itu, terang dia, diwujudkan dalam penandatanganan kesepakatan damai oleh kedua perwakilan negeri tersebut.
“Perdamaian lahir dari masyarakat sendiri, bukan dari pemerintah. Untuk itu, kami (Kantor Staf Presiden) minta agar tanda tangan akta perdamaian menjadi komitmen basudara, dan tidak hanya di atas kertas saja,” kata Febry, di kota Ambon, Selasa (15/11/2022).
Untuk diketahui, penandatangan kesepakatan damai antara masyarakat negeri Kariu dan Pelauw dilakukan di kantor Gubernur Maluku, kota Ambon, Senin (14/11).
Penandatanganan dihadiri oleh Forkopimda Maluku dan Maluku Tengah, Kantor Staf Presiden, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Komnas HAM provinsi Maluku, tokoh agama dan adat.
Penandatanganan kesepakatan damai tersebut dicapai, setelah melalui proses rekonsiliasi yang berjalan alot. Dimana kedua belah pihak belum mencapai tujuan untuk duduk bersama terkait penyelesaian titik batas wilayah kedua negeri.
Febry menegaskan, rekonsiliasi konflik sosial di Pulau Haruku menjadi awal baru untuk membangun masyarakat yang semakin beradab, yang didukung oleh seluruh potensi di Maluku dan Sumber Daya Manusia yang cerdas.
“Energi kita tidak hanya untuk menyelesaikan konflik. Tapi juga untuk membangun masyarakat yang beradab,” tegas Febry.
Sebelumnya pada saat penandatanganan kesepakatan damai, Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy menyampaikan apresiasi kepada masyarakat negeri Kariu dan Pelauw, yang telah memiliki komitmen dan tekad yang sama dalam mewujudkan perdamaian.
Baca Juga: 2 Warga Meninggal Saat Bentrok di Maluku Tenggara, Bupati: Bukan Konflik Agama
Ia pun memastikan, pemerintah daerah siap memberikan pelayanan dasar pasca rekonsiliasi.
“Mari katong berdamai. Katong satu gandong. Potong di kuku rasa di daging. Mari laeng sayang laeng, mari saling tarima dengan katong pung segala perbedaan. Kalo bukan katong sapa lai, kalo bukan sekarang kapan lai,” ujar Marasabessy di hadapan masyarakat negeri Kariu dan Pelauw, Senin (14/11).
Pada kesempatan yang sama, Raja Pelauw R.E. Latuconsia mempersilakan pemerintah untuk memulangkan warga Kariuw dari pengungsian ke tempat asalnya.
“Kami masyarakat adat negeri Pelauw dengan ini menyatakan Pemerintah silahkan mengembalikan warga Kariuw ke negeri Kariuw,” seru R.E Latuconsina usai menandatangani kesepakatan damai.
Pernyataan Raja Pelauw tersebut langsung disahut oleh Pejabat negeri Kariuw.
“Kami juga menyatakan dengan sungguh dan janji baku bae dengan basudara negeri Pelauw sebagai orang Basudara untuk hidop damai dan hidop baku bae satu deng yang laeng,” tandas Samuel Radjawane.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Polda Sultra Gerebek Pengguna Narkoba di Kendari, Sita Uang Rp310 Juta dan Tangkap 9 Orang
-
Investor Dubai Tertarik Ubah Limbah Ikan di Makassar Jadi Bahan Bakar
-
Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
-
Ketua DPRD Bone Terancam Dicopot Imbas Aniaya Staf
-
PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD