Masyarakat Negeri Kariu dan Pelauw Pulau Haruku Sepakat Akhiri Konflik

“Mari katong berdamai. Katong satu gandong. Potong di kuku rasa di daging. Mari laeng sayang laeng, mari saling tarima dengan katong pung segala perbedaan. Kalo bukan katong sapa lai, kalo bukan sekarang kapan lai,” ujar Marasabessy di hadapan masyarakat negeri Kariu dan Pelauw, Senin (14/11).

Pada kesempatan yang sama, Raja Pelauw R.E. Latuconsia mempersilakan pemerintah untuk memulangkan warga Kariuw dari pengungsian ke tempat asalnya.

“Kami masyarakat adat negeri Pelauw dengan ini menyatakan Pemerintah silahkan mengembalikan warga Kariuw ke negeri Kariuw,” seru R.E Latuconsina usai menandatangani kesepakatan damai.

Pernyataan Raja Pelauw tersebut langsung disahut oleh Pejabat negeri Kariuw.

Baca Juga: 2 Warga Meninggal Saat Bentrok di Maluku Tenggara, Bupati: Bukan Konflik Agama

“Kami juga menyatakan dengan sungguh dan janji baku bae dengan basudara negeri Pelauw sebagai orang Basudara untuk hidop damai dan hidop baku bae satu deng yang laeng,” tandas Samuel Radjawane.

Sebagai informasi, Kantor Staf Presiden memantau dan melakukan debottlenecking penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, sejak 16 Juni 2022.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin langsung serangkaian rapat koordinasi bersama Forkopimda Maluku dan Maluku Tengah, serta Kementerian/Lembaga terkait untuk percepatan penanganan pasca konflik sosial yang terjadi sejak Januari 2022 tersebut.

Pada rapat koordinasi, Moeldoko selalu menekankan pentingnya percepatan rekonsiliasi konflik dengan melibatkan tokoh – tokoh adat dan agama, agar pemulangan pengungsi dan pembangunan pelayanan dasar bagi warga terdampak bisa segera dilaksanakan.

Baca Juga: Konflik Antar Desa di Maluku Tenggara, Polisi Santuy Bubarkan Masa dengan Paha Tertancap Panah