Dua Model Pembangunan Papua Oleh Pemerintahan Jokowi-Amin

"Jadi, bukan sekadar komitmen kunjungan ke sana yang sudah 15 kali, melainkan lewat terbitnya regulasi-regulasi yang mendukung yang semuanya ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Bahkan, khusus Papua itu menjadi Program Prioritas Nasional," ujarnya.

Terkait dengan pembangunan SDM Papua, Jaleswari menyampaikan bahwa Pemerintah tidak hanya melakukan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan kesejahteraan. Orang asli Papua dengan kebijakan afirmatifnya bisa mendapatkan pemenuhan hak yang selama ini belum optimal, termasuk pendekatan budaya.

Jaleswari lantas mencontohkan pembangunan SDM. Dalam hal ini, Pemerintah bukan hanya terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, melainkan juga pendampingan secara berkelanjutan, di samping alokasi-alokasi anggaran yang harus tepat sasaran.

"Keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua hingga kebijakan bahan bakar minyak satu harga bisa sukses terwujud di sana. Ini merupakan bukti bahwa komitmen yang dijalankan dengan maksimal akan mewujudkan pembangunan nasional Indonesia," katanya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu Tony Blair Membahas Tentang Pemindahan ASN

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI Velix Wanggai menegaskan bahwa Pemerintah telah meletakkan fondasi pembangunan di Tanah Papua hingga 20 tahun ke depan.

"Artinya dalam 8 tahun terakhir ini dan fondasi itu menjadi penting untuk kami masyarakat Papua. Nantinya kebijakan itu akan disebut Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022—2041, dan akan menjadi acuan perumusan RPJMN dan RPJMD," ujar Velix.

Velix mencontohkan kebijakan pemerintah meningkatkan 2,25 persen dana otonomi khusus (otsus) dari plafon dana alokasi umum (DAU) nasional akan banyak membawa perubahan positif di Papua, sekaligus mempererat komunikasi antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah di Papua, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Dari kebijakan Otonomi Daerah (OTDA), lanjut dia, Pemerintah membuktikan pelayanan publik makin dekat dengan masyarakat dan membawa dampak pada pertumbuhan perekonomian Papua. Sementara itu, dari sisi kebudayaan, dia menilai pemerintah telah menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal dan adat yang sangat baik. (Antara)

Baca Juga: Nggak Ada Kapoknya! Bambang Tri Pernah Dipenjara Gegara Kasus Jokowi Undercover, Kini Nekat Gugat Ijazah Presiden