Dua Model Pembangunan Papua Oleh Pemerintahan Jokowi-Amin

SuaraSulsel.id - Kantor Staf Presiden menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan dua model pendekatan dalam upaya membangun Papua selama 3 tahun terakhir, yakni pendekatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan kedua pendekatan tersebut menjadi dasar pembangunan di Bumi Cendrawasih yang akan terus berlanjut.

Jaleswari Pramodhawardani berharap pemerintah daerah di Papua menindaklanjuti dasar yang telah dibangun tersebut dengan terus mendekatkan diri serta membangun pola komunikasi dua arah dengan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok Bumi Cendrawasih.

Di samping itu, menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, terus dikedepankan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu Tony Blair Membahas Tentang Pemindahan ASN

Ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan telah menegaskan paradigma pembangunan nasional saat ini bukan Jawa atau Sumatra sentris, melainkan harus berorientasi Indonesia sentris.

Menurut dia, sejak awal pemerintahannya, Jokowi telah berkomitmen membangun Indonesia sentris yang dimulai dari Tanah Papua.

"Kunjungan Bapak Presiden sudah sampai 15 kali ke Papua. Itu penting karena Kepala Negara melihat berdasarkan data-data dan fakta," kata Jaleswari.

Dikatakan pula bahwa pendekatan infrastruktur dilakukan Jokowi dari hal yang paling dasar, mulai dari pendidikan hingga pelayanan kesehatan.

Sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi hingga periode kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, komitmen menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali di Papua dan Papua Barat, terus terjaga.

Baca Juga: Nggak Ada Kapoknya! Bambang Tri Pernah Dipenjara Gegara Kasus Jokowi Undercover, Kini Nekat Gugat Ijazah Presiden

Komitmen itu, kata Jaleswari, bukan sekadar retorika, melainkan dihadirkan Jokowi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Inpres ini mewajibkan 43 kementerian/lembaga ikut serta melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan Tanah Papua.