SuaraSulsel.id - Kejaksaan Negeri Makassar menggeledah Pasar Butung, Rabu, 12 Oktober 2022. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti terkait dugaan korupsi di pasar grosir terbesar di Indonesia Timur itu.
Tim Kejari yang didampingi oleh sejumlah anggota TNI disebut datang ke pasar sekitar pukul 07.00 Wita. Mereka langsung menuju ke kantor pengelola pasar butung.
Salah satu sekuriti yang enggan disebut namanya mengaku tim datang saat pasar belum buka. Mereka langsung memeriksa sejumlah dokumen di ruangan pengelola.
"Ada sekitar tujuh atau delapan orang. Datang pagi-pagi sekali, sekitar jam 7," ujar pria tersebut.
Penggeledahan berlangsung kurang lebih tiga jam. Namun, ia mengaku melihat tim dari Kejari tidak membawa apa-apa usai menggeledah lantai III.
"Saya tidak melihat membawa dokumen atau barang-barang lainnya," ujarnya.
Ia mengaku aktivitas di pasar Butung saat ini masih seperti biasa. Tak ada penutupan seperti yang beredar di media sosial.
Yang ditutup sementara adalah ruangan pengelola. Ruangan itu berada di lantai III.
Namun, sekuriti itu juga meminta maaf karena diminta oleh atasannya untuk tidak mengizinkan awak media mengambil gambar di lantai III.
Baca Juga: Kejati Sulsel Tahan Tersangka Korupsi Dana Perbankan di Kota Makassar
"Masih seperti biasa. Transaksi jual beli juga lancar. Tidak ada penutupan, yang ditutup hanya (ruangan pengelola) lantai III," bebernya.
Sebelumnya, oknum pengelola Pasar Butung Makassar bernama Andri Yusuf ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Makassar sejak 10 Agustus 2022. Ia juga masuk dalam daftar pencarian orang.
Kepala Kejari Makassar Andi Sundari mengatakan Andri Yusuf ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat dengan Nomor 03P.4.10/Fd.1/08/2022. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana sewa lods dan jasa produksi di Pasar Butung.
Ternyata ada uang yang diduga tidak disetorkan ke pihak PD Pasar Raya Makassar sejak tahun 2019.
"Sudah jadi tersangka dan saat ini DPO," kata Sundari, beberapa waktu lalu.
Dalam penyidikan kasus ini, tim jaksa menemukan fakta hukum yang mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi. Hasil audit ditemukan adanya kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp15 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
Upah Minimum Provinsi Sulsel 2027 Diatas Rp3,9 Juta
-
Transaksi QRIS Sulsel Tembus Rp7,64 Triliun, Sentra QRIS UMKM Hub Hadir di Makassar
-
Terbongkar! Modus Penyelundupan 3,5 Juta Liter BBM Subsidi di Sulsel Lewat Laut
-
Dasco Sebut Sugiono dan Ahmad Muzani Masuk Bursa Cawapres Prabowo
-
Tega! Cucu di Sidrap Kuras Tabungan Kakek Rp1,3 Miliar Demi Foya-foya di Bali