SuaraSulsel.id - Vice President PT Vale Indonesia Tbk Febriany Eddy mengatakan, perusahaan akan melakukan dialog dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Jika selama ini kontribusi PT Vale dianggap kurang, maka akan dicarikan solusi bersama.
"Seandainya pemerintah merasa kurang, kami siap berdialog. Kami terbuka untuk berdiskusi. Mari kita kaji bersama, kita cari solusi. Sehingga kita bisa sama-sama berkarya untuk bangsa," kata Febriany, Selasa, 13 September 2022.
Febriany mengatakan, Indonesia sangat butuh investasi. Untuk menopang pertumbuhan perekonomian. Pihaknya pun bekerja keras untuk merealisasikan investasi yang berkelanjutan.
Baca Juga: Perpanjangan Izin Ditolak Tiga Gubernur, PT Vale: Negara Butuh Investasi
Kata Febry, PT Vale hanya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku selama ini. Pembangunan proyek dilakukan untuk menggenjot program pemerintah seperti ekosistem mobil listrik.
"Kami fokus membangun proyek-proyek ini karena negara kita saat ini sangat membutuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Kita bekerja keras supaya semua program investasi ini segera direalisasikan. Bukan hanya investasi tapi juga investasi yang berbasis keberlanjutan," sebutnya.
Febry menjelaskan soal kontribusi PT Vale selama ini dari sisi pajak dan bukan pajak. Menurutnya, dalam 10 tahun terakhir total pembayaran penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak mencapai Rp16,6 triliun.
"Jadi kalau dibilang kurang atau lebih, itu relatif, tergantung tolak ukurnya. Kalau dari kami, kalau dari segi pajak dan pendapatan bukan pajak itu sudah ada peraturannya. Kami selalu ikut ketentuan perpajakan yang ada," tegasnya.
"Bagaimana mendistribusikan Rp16,6 triliun itu ke pusat dan provinsi? kami ikut ketentuan pemerintah. Jika dikatakan kontribusi CSR-nya rendah, saya jelaskan bahwa penyaluran CSR juga ada aturannya," lanjutnya.
Baca Juga: Datu Luwu Andi Maradang Mackulau Dukung Pemprov Sulsel Tolak Kontrak Karya PT Vale Diperpanjang
Kata Febry, penyaluran bantuan CSR di Sorowako, Luwu Timur mengacu ke RIPPM atau Rencana Induk Pengembangan Masyarakat. Sifatnya jangka panjang. Sehingga masyarakat dilatih untuk mandiri pasca tutup tambang.
Berita Terkait
-
Mantan Menlu Jokowi! Retno Marsudi Diangkat Jadi Komisaris Vale Indonesia (INCO)
-
Laba MIND ID Q3 2024 Lampaui Total Laba 2023, Bukti Kesuksesan Hilirisasi Mineral
-
Pertamina Patra Niaga Gandeng Vale untuk Pionir Transformasi Hijau Melalui HVO
-
Bos VALE Sowan ke Jokowi, Minta Dukungan ke Pemerintahan Selanjutnya
-
Usai Dikuasai MIND ID, Laba Vale Justru Anjlok 82 Persen
Terpopuler
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- Media Asing Soroti Pernyataan Maarten Paes Soal Kualitas Emil Audero
Pilihan
-
Baru 2 Bulan, Penjualan Denza D9 Sudah Kalahkan Alphard di Indonesia
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Owner Wong Solo Grup Laporkan Pengusaha Asal Bekasi dalam Kasus Penipuan Investasi
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja
Terkini
-
Berdaya di Kancah Global! UMKM Papua Global Spices Raih Sukses Berkat BRI
-
Uang Damai Rp10 Juta Kasus Pencabulan Anak: Keluarga Korban Tolak, Kanit PPA Polrestabes Makassar Terancam Sanksi
-
28 Tahun Mengabdi, Kini Gigit Jari: Kisah Pilu PPPK Makassar yang Pengangkatannya Ditunda Setahun
-
Kasat Narkoba Polres Bone Dicopot! Diduga Minta "Uang Damai" Rp80 Juta, Chat Viral Jadi Bukti
-
Agus Harimurti Yudhoyono Evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Makassar