Pembangunan Rel Kereta Api Makassar - Maros Bikin Hilang Akal, Dana Rp1,2 Triliun Terancam Hangus

Kata Sakti, Pemkot bisa mengusulkan rel elevated nantinya. Misal, menambah jalur dari MNP ke mall, atau tempat perekonomian lainnya.

Apalagi kawasan aglomerasi Mamminasata (Maros, Makassar, Sungguminasa, Takalar) saat ini terus digenjot pembangunannya. Pengembangan transportasi dari moda darat ke kereta api akan cukup diminati.

"Jika sudah masuk daerah perkotaan, misalnya dari MNP ke mall, maka bisa mengusulkan untuk elevated. Pembebasan lahannya juga minim tapi mahal (kalau elevated)," jelasnya.

Satu Warga Menolak Lahannya Dibebaskan

Baca Juga: PSM Makassar vs Kedah Darul Aman: Misi Juku Eja Persembahkan Kado Istimewa untuk HUT Kemerdekaan Indonesia

Pembebasan lahan untuk pengerjaan Segmen E, yakni jalur Makassar-Maros mulai dirancang. Pemprov Sulsel dan BPKA sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan warga yang lahannya berdampak.

Kabid Pertanahan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Pemprov Sulsel Fakhruddin mengatakan, ada 83,9 hektar lahan yang akan dibebaskan untuk jalur Maros-Makassar. Dari luas lahan itu, ada 175 orang pemiliknya.

Hal tersebut tertuang di dalam Penlok yang sudah ditetapkan Pemprov Sulsel, baru-baru ini.

Letak lokasi rencana pembangunan akan melewati dua desa di kabupaten Maros. Sementara untuk Kota Makassar melewati Kelurahan Sudiang, Bulurokeng, Untia, dan Bira.

"Pembebasan lahan untuk Kota Makassar ada di dua kecamatan dan empat kelurahan. Di Biringkanaya dan Tamalanrea. Ada 83,9 hektar yang akan dibebaskan," ujar Fakhruddin.

Baca Juga: Prediksi PSM Makassar vs Kedah Darul Aman di Piala AFC 2022 Malam Ini

Fakhruddin mengatakan sejauh ini hanya ada satu warga yang menolak lahannya dibebaskan. Jika pemerintah hanya membeli sebagian saja.

Sementara soal harga, nantinya akan ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Setelahnya akan dilakukan pembayaran oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"(Soal harga) nantinya akan diidentifikasi oleh BPN. Masyarakat dapat mempertanyakan harga lahan mereka," ungkapnya.

PPK Pengadaan Lahan Makassar-Maros Ryco Pradana menambahkan anggaran yang disiapkan untuk pengerjaan Makassar-Maros ada Rp1,2 triliun. Namun hingga kini anggaran itu belum terserap.

Anggaran tersebut, kata Ryco, salah satunya untuk pengadaan lahan di Maros dan Makassar. Namun menurutnya, pembebasan lahan untuk proyek ini tidak akan mudah.

Belajar dari kabupaten lain, pembebasan lahan cukup ribet. Banyak warga yang menolak karena harga lahan yang ditetapkan tak sesuai dengan keinginan mereka.