SuaraSulsel.id - Pembangunan rel kereta api untuk jalur Maros-Makassar masih diperdebatkan antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemprov Sulsel. Hal ini membuat masyarakat bingung atau hilang akal.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menginginkan agar rel kereta api di Makassar dibuat elevated atau melayang. Bukan at grade atau di atas tanah. Alasannya agar Kota Makassar tidak banjir.
Menurutnya, dampak negatif pembangunan jalur kereta api di atas tanah sudah terlihat di Kabupaten Barru. Kata Danny Pomanto, setiap tahun banjir terjadi karena dampak dari rel yang dibangun secara at grade di Barru.
"Saya hanya membela masyarakat Kota Makassar, karena saya tahu persis (soal tata ruang)," ujarnya.
Ia mengaku akan menyurati Kementerian Perhubungan soal ini. Ia juga sudah berkonsultasi dengan DPRD Makassar untuk menyikapi pembangunan kereta api di Makassar.
Sekretaris Komisi A DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir mengatakan, polemik pembangunan rel kereta api di Makassar bisa didiskusikan dengan baik. Antara Pemerintah Provinsi, Balai Besar Pembangunan Jalan, Pemerintah Kota bersama DPRD sebagai perwakilan rakyat.
Menurut Wahab Tahir, jalur atas atau melayang memang mahal dibanding di atas tanah. Tapi kita juga harus ingat dampaknya. Jangan sampai dampak yang ditimbulkan seperti kemacetan dan banjir bandang jauh lebih mahal.
"UU Otonomi itu memberikan otonomi kepada pemerintah kabupaten dan kota, bukan di provinsi. Pemerintah Provinsi itu hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memiliki jalur koordinasi," katanya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar ini menambahkan, jika Pemerintah Provinsi Sulsel "ngotot" maka UU Otonomi Daerah diabaikan.
"Siapa pun Wali Kota nya saya aka bela. Jika mengabaikan UU Otonomi Daerah," kata Wahab.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel Iqbal Suhaeb mengatakan, masyarakat Makassar tidak perlu khawatir soal banjir. Pembangunan rel kereta api sudah didesain bebas banjir hingga 50 tahun ke depan.
Kata Iqbal, pihaknya juga sempat khawatir, sama seperti yang dirasakan Wali Kota Danny Pomanto. Namun saat melihat studi kelayakan pada wilayah yang dilalui rel kereta api di wilayah Makassar, ia mengaku paham.
"Hasilnya 50 tahun, itu tidak akan banjir. Itu sudah dianalisis dengan konsep debit air hujan yang paling tinggi yang pernah ada di Makassar," ujar Iqbal.
Kata Iqbal, Pemprov Sulsel sudah menyurat ke Kementerian Perhubungan RI, melalui Balai Pengelola Kereta Api Sulsel. Pihaknya meminta pemerintah pusat untuk menganalisis dampak banjir di Makassar.
Iqbal juga mengaku sudah memperlihatkan surat penjelasan teknis debit air dan lain sebagainya di lokasi pembangunan rel at grade di Makassar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Masuk Kategori Cukup Bebas, Sulsel Jadi Sorotan dalam Rakor Kemerdekaan Pers di Makassar
-
Tanpa Antre di Saudi! Jemaah Haji Embarkasi Makassar Kini Bisa Langsung ke Hotel
-
Andi Sudirman Canangkan Kota Parepare Pusat Pertumbuhan Baru Sulsel
-
Wow! Hampir 50 Persen Penduduk Sulsel Masuk Kategori Penerima Bansos
-
Proyek PSEL Makassar Rp3 Triliun Terancam Gagal, Investor Ancam Bawa ke Arbitrase Internasional