SuaraSulsel.id - Untuk memutus mata rantai korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Penting adanya upaya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat sipil. Untuk menekan angka korupsi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama YASMIB Sulawesi melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Maros. Dalam rangka pencegahan korupsi di bidang PBJ, di Ruang Baruga B Kantor Bupati Maros, Senin, 6 Juni 2022.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, penandatanganan kerja sama ini merupakan yang pertama di Indonesia. Hal ini pun diapresiasi oleh ICW sebagai langkah maju Pemkab Maros dalam pencegahan korupsi.
"MoU ini yang pertama di Indonesia. Pemkab Maros yang satu-satunya yang siap berkolaborasi. Kita sudah mencoba mendekati menawarkan ke Pemda lain tapi paling cepat responnya Pemkab Maros," ungkapnya.
Selain penandatanganan MoU, juga dilakukan bimbingan teknis penggunaan opentender.net sebagai instrumen untuk mendeteksi potensi korupsi.
Menurut Adnan, Opentender.net nantinya akan digunakan oleh inspektorat. Guna mempermudah fungsi pengawasan. Termasuk pemetaan titik rawan korupsi di sektor PBJ serta memudahkan inspektorat dalam strategi mitigasinya.
"Dengan menggunakan tools ini (opentender.net) akan mengurangi potensi kerugian negara. Selain itu juga memudahkan pengawasan dan pemetaan serta mitigasi korupsi di PBJ," jelasnya.
Bupati Maros Chaidir Syam yang hadir membuka secara resmi kegiatan mengaku sengaja menggandeng ICW. Sebagai lembaga yang konsen dengan isu korupsi di Indonesia. Untuk mencegah perilaku korupsi di Pemerintah kabupaten Maros.
"Bagi kami Pemerintah Daerah pastinya akan sangat terbantu. Ini juga sebagai wujud komitmen pemerintahan kami dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," ucapnya.
Ia menambahkan, dengan adanya MoU bersama ICW dan YASMIB Sulawesi, pihaknya bisa melakukan pengawasan, pemetaan, hingga penentuan strategis. Dalam mencegah korupsi di bidang PBJ yang dirasakan masih sangat rawan.
"Kedepannya kami berharap, pengawasan bisa lebih ketat. Sehingga potensi korupsi tidak terjadi," harap Bupati Maros.
Berita Terkait
-
Periksa Pejabat PT Antam Hardianto Tumpak Manurung, KPK Usut Proses Kerja Sama hingga Audit Internal Olahan Logam
-
Terpopuler Kemarin: Viral Tagihan Rp1 Juta untuk Biaya Pengambilan Foto di Bromo hingga Kades Kalipare Tersangka Korupsi
-
CEK FAKTA: Benarkah Kabar Anies Baswedan Terlibat Korupsi Rp 40 Triliun?
Terpopuler
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
- Setelah Pelatih Giliran Suporter FC Twente Usir Mees Hilgers: Pemain Malas
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- Di Bursa Capres 2029: Elektabilitas Dedi Mulyadi Tembus 42 Persen, Ungguli Prabowo
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Gagal Panen Meluas! BI Ungkap Ancaman Nyata El Nino ke Ekonomi Sulsel
-
Program Pembangunan Jalan Andalan Sulsel Dilanjutkan
-
Syarat Dapat Listrik Gratis dari Pemprov Sulsel 2026: Cek Apakah Rumah Anda Termasuk
-
Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Palu Ditangkap
-
Agam Rinjani dan Mahasiswa KKN Unhas Salurkan Bantuan Korban Gempa di NTT