SuaraSulsel.id - Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustav R. Urbinas melalui Kabag Ops Kompol L. Guruh Prawira Negara mengatakan, sebanyak 1.181 personel akan disebar di sejumlah titik di wilayah Kota Jayapura.
Mengutip Kabarpapua.co.id -- jaringan Suara.com, personel ini merupakan gabungan personil TNI-Polri. Termasuk satuan elit.
Disiagakan untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa Kelompok Petisi Rakyat Papua atau PRP di Kota Jayapura pada Selasa 10 Mei 2022.
“Ada beberapa titik yang ditempatkan personel nantinya yakni di Taman Imbi, Pertigaan Jaya Asri, Lingkaran Abepura, Auditorium Uncen, Perumnas III, Expo Waena dan yang terjauh di wilayah hukum Polsek Muara Tami,” terang Guruh, Senin 9 Mei 2022.
Baca Juga: Ramai di Medsos, Perserosi DKI Minta Maaf Atlet Latihan Sepatu Roda di Jalan Raya
Pengamanan ini berdasarkan atas penentuan titik kerawanan yang sudah dipetakan oleh pihak intelijen. Termasuk asrama-asrama mahasiswa yang sudah menjadi basis kelompok-kelompok yang akan melakukan aksi unjuk rasa.
“Untuk daerah rawan bisa saja berubah mengikuti eskalasi peningkatan massa, maka akan dilakukan pergeseran personel untuk penebalan guna meniadakan gangguan kamtibmas, semua untuk kenyamanan warga Kota Jayapura,” kata Guruh.
Guruh menegaskan, pihaknya akan membubarkan aksi unjuk rasa 10 Mei, karena tidak mengantongi izin. Bahkan, kepolisian akan mengambil tindakan tegas secara terukur jika aksi tersebut menimbulkan kekacauan.
“Namun dalam hal negosiasi atau penyampaian aspirasi secara baik-baik akan diberikan waktu atau difasilitasi untuk bertemu DPR, tapi bila eskalasi meningkat hingga menimbulkan chaos (kekacauan) maka pasti kami ambil tindakan tegas terukur dengan membubarkannya,” tegas Guruh.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing atau terprovokasi dengan ajakan maupun hasutan aksi unjuk rasa pada 10 Mei yang dapat menjerumuskan ke ranah yang tidak diinginkan.
Baca Juga: Di Tengah Pandemi, 10 Mahasiswa Asal Papua Lulus Kuliah di Amerika Serikat
Diketahui, aksi 10 Mei merupakan unjuk rasa jilid 2 PRP untuk menyuarakan penolakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran Papua. Dalam aksi tersebut, PRP juga dikabarkan akan menyuarakan penolakan terhadap Otonomi khusus.
Berita Terkait
-
Ironi Pilkada Puncak Jaya; Konflik Berdarah, Penyelenggara Pemilu dan Aparat Keamanan Dipertanyakan
-
Satgas Damai Cartenz: Ada KKB di Balik Bentrok Pilkada Puncak Jaya Tewaskan 12 Orang
-
12 Tewas dan Ratusan Terluka: Polisi Tuding Bentrok Pilkada di Pucak Jaya Ditunggangi OPM
-
Gempa Magnitudo 6,8 Mengguncang Papua Nugini, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
-
Satgas Damai Cartenz Periksa 3 Personel TNI Terkait Dugaan Penjualan Senjata Api ke TNPB-OPM
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
- Rekaman Lisa Mariana Peras Ridwan Kamil Rp2,5 M Viral, Psikolog Beri Komentar Menohok
Pilihan
-
'Siiiu' Ala Zahaby Gholy, Ini Respon Cristiano Ronaldo Usai Selebrasinya Dijiplak
-
Hasil Akhir! Pesta Gol, Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia
-
Hasil Babak Pertama: Gol Indah Zahaby Gholy Bawa Timnas Indonesia U-17 Unggul Dua Gol
-
BREAKING NEWS! Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Yaman
-
Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero Bongkar Rencana Masa Depan
Terkini
-
Cuti Lebaran Usai! ASN Sulsel Wajib Ngantor Besok, Nekat Libur? Ini Sanksinya!
-
Balap Perahu Hias dan Lebaran Ketupat: Dua Tradisi Unik di Gorontalo dan Mataram
-
Gelap Ruang Jiwa: Bisnis Aksesori Binaan BRI yang Ekspansi Global Lewat BRI UMKM EXPO(RT) 2025
-
Batal Nikah Gegara Uang Panai? Rumah Calon Pengantin Pria di Jeneponto Hancur
-
Muhammadiyah Sindir Tata Kelola Kampus: Hindari Personal, Keluarga, dan Kelompok