Masa Jabatan Tiga Bupati di Sulawesi Tenggara Akan Berakhir: Mubar, Buteng, dan Busel

SuaraSulsel.id - Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulawesi Tenggara Muliadi menjelaskan, sampai saat ini masih menunggu hasil rapat paripurna DPRD Buton Tengah (Buteng).
Muna Barat (Mubar), dan Buton Selatan (Busel) sudah menyetor.

Mengutip Telisik.id -- jaringan Suara.com, masa jabatan tiga kepala daerah di kabupaten ini akan berakhir pada 22 Mei 2022.

"Baru dua kabupaten yang setor ini, Busel sama Mubar. Kita lagi tunggu Buteng. Dan harus semuanya terkumpul, karena bersamaan berakhir masa jabatanya," ungkap Muliadi via seluler, Selasa (12/4/2022).

Nama calon Pj Bupati akan dikirim pada akhir bulan ini. Seperti diungkapkan Muliadi, nama-nama calon Pj bupati akan dikirim 30 hari menjelang berakhir masa jabatan para bupati di tiga daerah tersebut.

"30 hari sisa kerja bupati nama Pj sudah dikirim ke Kemendagri," kata Muliadi.

Pejabat lingkup Pemprov Sultra yang berpangkat eselon dua berpeluang ditunjuk menjadi Pj Bupati Mubar, Buteng dan Busel. Sampai saat ini belum ada bocoran, nama-nama yang akan mengisi jabatan tersebut dari pihak Pemprov Sultra.

Gubernur Sultra yang berwenang menentukan, menunjuk dan selanjutnya merekomendasikan nama pejabat yang akan menjadi Pj Bupati, kepada Kemendagri.

"Belum ada bocoran nama, itu hak prerogatif gubernur menunjuk pejabat untuk jadi Pj bupati," lanjutnya.

Sementara itu, pengamat politik Sultra, Najib Husain mengemukanan, tentunya gubernur Sultra memiliki banyak pertimbangan dan masukan, sehingga sampai saat ini belum ada nama-nama yang diajukan ke Kemendagri.

Baca Juga: Terungkap! Penyebab Sesungguhnya Ipda Imam Agus Husein Meninggal Dunia Saat Mengawal Aksi Demo Mahasiswa

"Pasti Gubernur Sultra masih banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak," ujarnya.

Dia juga menambahkan, dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Mubar, Buteng dan Busel pada Mei mendatang, mestinya Gubernur Sultra dapat memberikan bocoran nama-nama yang akan ditunjuk, agar masyarakat dapat melihat figur yang diajukan oleh gubernur ke Kemendagri.

"Walaupun itu kewenangan gubernur, tidak ada salahnya gubernur memberi bocoran nama agar publik dan masyarakat dapat merespon," ucapnya.