Amson Padolo Hadiri Rapat Kunjungan Kerja Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI

SuaraSulsel.id - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan Amson Padolo menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyediaan Akses Internet Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikas dan Informasi (Kominfo) di Balla Lompoa II Ballroom, Hotel Harper Perintis Makassar, Kamis, 7 April 2022.

Rapat kunjungan kerja yang dihadiri Kepala Diskominfo kabupaten/kota se-Sulsel tersebut memiliki agenda spesifik terkait dengan penyediaan akses internet BAKTI Kominfo di Provinsi Sulawesi Selatan yang merujuk pada Peta Jalan Digital 2021-2024.

Dalam sambutannya, Amson Padolo mengatakan terdapat 5 (lima) poin penting yang menjadi amanat Presiden Joko Widodo dalam upaya kita mempercepat transformasi digital di Indonesia, salah satunya adalah perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.

Baca Juga: Indeks Pelayanan Publik Sulsel 2021 Dinilai Sangat Baik

"Poin ini adalah salah satu poin terpenting, sekaligus menjadi poin yang dari pengalaman kami di Pemprov Sulsel menjadi poin yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Setiap kunjungan koordinasi maupun konsultasi dari pemerintah kabupaten/kota yang kami terima, sebagian besar melaporkan betapa peningkatan akses dan infrastruktur digital menjadi harapan masyarakat luas," kata Amson Padolo.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun Diskominfo-SP Prov. Sulsel sejak tahun 2019, masih ada sekitar 563 titik blank spot di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2021-2022, melalui program pembangunan infrastruktur digital non-3T, BAKTI Kominfo bersama provider terkait merencanakan menuntaskan 131 titik blank spot yang tersebar di 9 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dengan membangun BTS.

"Tentunya atas nama pemerintah kabupaten/kota terkait, kami sangat berterima kasih untuk hal tersebut. Namun kerja kita belum usai, karena masih banyak titik-titik blank spot lainnya yang menunggu perhatian pemerintah. Bahkan beberapa titik blank spot yang dilaporkan masyarakat masih terletak pada kabupaten/kota yang sama yang menjadi objek pembangunan infrastruktur/BTS non-3T di tahun 2022," tambahnya.

Lebih lanjut, Amson Padolo menyampaikan, percepatan elektronifikasi transaksi keuangan sementara ini juga terus digalakkan Pemprov Sulsel sebagai bagian dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digagas oleh Bank Indonesia. Salah satu tujuannya dimaksudkan agar pendapat daerah dapat meningkat dengan meminimalisir kelalaian dan kelemahan transaksi secara tunai.

Baca Juga: Selama Ramadhan, Mayoritas Masyarakat di Indonesia Pilih Habiskan Waktu dengan Mengakses Internet

"Namun kendala yang dihadapi tetap pada seputar infrastruktur digital. Sebagai contoh, beberapa pelabuhan yang direncanakan akan menggunakan elektronifikasi transaksi, belum dapat dilaksanakan, karena tidak adanya akses seluler ataupun internet di kawasan tersebut," lanjutnya.