SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima audiensi Kepala Balai Besar instansi vertikal Kementerian PUPR Wilayah Sulawesi Selatan, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Rabu (6/3/2022).
Hadir dalam pertemuan silaturahmi tersebut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'neberang Djaya Sukarno, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Reiza Setiawan, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Ditjen Perumahan Iskandar Ismail.
Selanjutnya, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Hasrawati Rahim, serta Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kompetensi Kementerian PU, Anwar, dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel, Ahmad Asiri.
Andi Sudirman menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah program nasional untuk sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan.
"Kita bahas soal proses perbaikan jalan Nasional Maros-Bone dan Maros-Parepare. Termasuk Danau Tempe, penertiban tambang Je'neberang, Kereta Api, dan PSN (Proyek Strategis Nasional) lainnya untuk sinkronisasi," ungkapnya.
Bahkan, Andi Sudirman meminta kepada para kepala balai untuk berkoordinasi dengan perangkat pemerintah provinsi jika mengalami kendala dalam pelaksanaan program nasional di Sulawesi Selatan.
"Kalau ada yang mau dilaksanakan silahkan berkoordinasi ke kami, kalau ada penetiban pembebasan lahan koordinasi ke kami. Begitu juga untuk pembangunan jalan kalau ada infokan ke kami," katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'neberang Djaya Sukarno mengungkapkan pertemuannya dengan gubernur untuk menyampaikan sejumlah program kegiatan Kementerian PU di Sulsel untuk tahun 2022.
"Alhamdulillah kami bertemu dengan Pak Gubernur bisa kami sampaikan juga program-program kegiatan kami di 2022 maupun kegiatan-kegiatan mendatang," ucapnya.
Baca Juga: Diskominfo-SP Sulsel Integrasikan Sistem Manajemen Rumah Sakit untuk Maksimalkan Pelayanan
Menurutnya, ada beberapa yang menjadi perhatian gubernur dalam pertemuan tersebut yang berada di wilayah kewenangan BBWS Pompengan Je'neberang, seperti Bili-bili, Danau Tempe, dan pengelolaan beberapa sungai yang sering terjadi banjir.
Terkait pembangunan ruas jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Reiza Setiawan menuturkan, beberapa ruas jalan yang kondisinya masih sempit dan diusulkan untuk di programkan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara untuk jalan yang berada diluar dari kewenangan nasional yang menjadi usulan Pemerintah Provinsi, Reiza mengaku akan meminta surat dari gubernur untuk diusulkan ke Kementerian agar mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.
Beberapa ruas jalan yang jadi perhatian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, lanjutnya, Jalan ruas Parepare-Sidrap-Bone, dan jalan By Pass Mamminasata.
Untuk pembangunan perumahan rakyat, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Ditjen Perumahan, Iskandar Ismail melaporkan kepada gubernur terkait rencana pembangunan rumah susun (Rusun) untuk pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Bone.
"Dari Perumahan ada nanti pembangunan rusun ponpes di Bone dan Program BSPS (Bantuan Sarana dan Pra Sarana) di 23 Kabupaten Kota di Sulsel kurang lebih 8 ribu unit. Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
Penggugat Polda Sulsel Rp800 Miliar Cabut Laporan, Ada Apa ?
-
Miris! Guru Pedalaman Tana Toraja Utang Ojek Rp10 Juta Demi Mengajar
-
Sulsel Gandeng Vingroup Vietnam Kembangkan Energi Hijau dan Kendaraan Listrik
-
Tunjangan Anggota DPRD Sulsel Rp35 Juta per Bulan Disorot, Kemendagri Turun Tangan!
-
Rp100 Ribu per Tabung! Untung Besar Pengoplos Gas Subsidi di Gowa