Kapolda Sulawesi Barat Ancam Tindak Tegas Penimbun Minyak Goreng

SuaraSulsel.id - Kapolda Sulawesi Barat Inspektur Jenderal Polisi Eko Budi Sampurno mengancam akan menindak tegas para penimbunan dan penjual minyak goreng ilegal.

"Jangan main-main, jika ada pihak yang memanfaatkan situasi kelangkaan ini dengan menimbun dan menjual minyak goreng secara ilegal akan kami tindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," tegas Eko Budi Sampurno, di Mamuju, Rabu 16 Maret 2022.

Kapolda berharap menjelang Ramadan, stok minyak goreng di Sulbar dapat kembali normal.

"Apalagi, beberapa minggu ke depan, kita akan menghadapi Ramadan sehingga saya berharap stok minyak goreng bisa kembali normal. Jadi saya kembali tegaskan jangan ada yang mencoba-coba berbuat curang yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng," katanya.

Baca Juga: Polisi Usut Kasus Penimbunan 750 Kardus Minyak Goreng di Makassar

Untuk mengatasi terjadinya kelangkaan minyak goreng, Kapolda memanggil pimpinan PT Tanjung Surya Lestari (TSL) selaku pengelola minyak sawit di Sulbar dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulbar.

Pada pertemuan itu, Kapolda meminta agar distribusi minyak goreng yang dilakukan PT TSL dilakukan merata ke seluruh wilayah dengan mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah.

"Hari ini, kami telah memanggil PT TSL selaku pengelola minyak goreng di Sulbar dan meminta perusahaan untuk menyalurkan minyak goreng secara merata ke seluruh kabupaten," ujarnya.

"Berdasarkan data, pasokan minyak goreng kemasan memang mengalami defisit, namun untuk minyak goreng curah pasokan masih cukup memadai," ujar Eko.

Ia meminta pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat agar ikut membantu kepolisian melakukan pengawasan sehingga tidak ada kelangkaan minyak goreng hingga usai Lebaran 2022.

Baca Juga: Mafia Minyak Goreng Rugikan Negara, Kejati DKI Bidik PT AMJ, PT NLT dan PT PDM

"Saya sudah perintahkan Direktur Kriminal Khusus dan Direktur Intelkam untuk mengerahkan personel guna melakukan pengawasan di lapangan. Tentunya ini harus didukung penuh pemda dan masyarakat agar kita dapat sesegera mungkin keluar dari situasi ini," tutur Eko. (Antara)