Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Jum'at, 25 Februari 2022 | 14:21 WIB
Dinas Komunikasi dan Informatika Humas Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulsel menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah, Jumat (25/2/2022) di Hotel Mercure Makassar [SuaraSulsel.id/Istimewa]

SuaraSulsel.id - Dinas Komunikasi dan Informatika Humas Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulsel menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menghadirkan seluruh Dinas Kominfo kabupaten/kota di Sulsel.

Forum OPD ini bertujuan untuk memaparkan program prioritas Diskominfo Sulsel selama tahun anggaran 2022 dan juga tahun anggaran 2023 ke depan.

“Ini penting agar kabupaten kota di Sulsel juga tentu harus menyesuaikan program prioritas ini ke depan. Sesuai dengan rencana kerja Diskominfo Sulsel,” ujar Kepala Dinas Kominfo Sulsel Amson Padolo saat menjadi narasumber dalam acara Forum OPD Diskominfo, Jumat (25/2/2022) di Hotel Mercure Makassar.

Mantan Kabag Protokol Provinsi Sulsel ini secara gamblang membeberkan program prioritas Diskominfo Sulsel, termasuk perhatian terhadap program lapor Sp4nlapor yang menjadi aplikasi pemerintah pusat untuk wadah pengaduan masyarakat terhadap pemerintah atau stakeholder lainnya.

Baca Juga: Pengolahan Limbah B3 Pemprov Sulsel Beroperasi, Harga Pemusnahan Limbah Medis Langsung Turun 50 Persen

“Kami memang juga punya Baruga Sulsel yang menjadi salah satu tempat pengaduan. Ada juga Sp4nLapor nah, inilah yang kami laporkan kepada pemerintah pusat agar ini diintegrasikan saja, supaya masyarakat tidak bingung,” beber Amson Padolo.

Sulsel satu data, menjadi hal terpenting sebagai bagian dari program prioritas Pemprov Sulsel.

“Kabupaten kota Diskominfo harus memperhatikan ini khususnya di bagian statistik,” ujarnya.

Sementara ini Bidang Statistik di Diskominfo Sulsel sementara sedang melakukan build system untuk mengatur implementasi satu data ini.

Amson Padolo lebih lanjut memaparkan bahwa Pemprov Sulsel dalam hal ini Diskominfo Sulsel menjadi OPD yang bertanggung jawab untuk mendiseminasi informasi kepada masyarakat melalui seluruh platform media yang ada.

Baca Juga: DPRD Sulawesi Selatan Kembali Bersurat ke Kemendagri, Tanyakan Jadwal Pelantikan Andi Sudirman Sebagai Gubernur Sulsel

Ada media mainstream ada media anti mainstream.

“Kerja sama media menjadi bagian dari upaya optimalisasi diseminasi informasi kebijakan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dan bagian dari akuntabilitas publik dengan menyalurkan informasi,” beber Amson.

Selain Kadis Kominfo Sulsel, hadir Bapelitbangda Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel. Hadir juga Kepala Komisi Informasi Pahir Halim, dan Kepala KPID Muhammad Asrul

Load More