SuaraSulsel.id - Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni (IKA) Perikanan Unhas menyoroti kebijakan penangkapan ikan terukur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kebijakan ini rencananya akan dimulai bulan Maret 2022. Menyusul finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Rapermen KP) tentang Perikanan Terukur.
"Tidak tepat dan belum saatnya untuk konteks Indonesia hari ini," kata Taswin Munier, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni (IKA) Perikanan Unhas, Senin 21 Februari 2022.
Menurut Taswien, kebijakan ini boleh dikatakan terlalu prematur untuk diterapkan saat ini. Mengingat sistem pendataan pemerintah, dalam hal ini KKP dan Komnas Kajiskan (Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan) yang berbasis wilayah pengelolaan perikanan, dan pemerintah daerah belum akurat dan lengkap.
Baca Juga: Kapal Berbendera Malaysia Berawak Warga Indonesia Ditangkap, Pakai Alat Tangkap Terlarang
Ini terkait jumlah dan jenis tangkapan, ukuran ikan, daerah penangkapan, alat tangkap, pelabuhan pendaratan, dan lainnya. Baik data yang berbasis waktu (time series) maupun tempat (spatial).
Dengan kata lain, Indonesia belum punya satu kajian yang bisa mencatat dengan akurat dan lengkap tentang potensi sumber daya perikanan yang ada. Untuk bisa dijadikan dasar penetapan kuota penangkapan.
Aturan dan kebijakan pemerintah selama ini juga belum bisa dijalankan dengan maksimal. Baik karena kemampuan petugas (jumlah dan kapasitas) masih belum mencukupi, anggaran operasional tidak cukup, dan tambahan lagi penegakan hukum (law enforcement) yang lemah.
"Saat pemerintah mengeluarkan kebijakan perikanan terukur yang berbasis data dan berharap semua pelaku penangkapan patuh pada aturan, jadi ngeri-ngeri sedap mendengarnya," katanya.
Apalagi batasan ruang laut tidak sejelas dengan ekosistem hutan yang dapat dikenali dengan kasat mata.
Baca Juga: Kapal Berbendera Malaysia Ditangkap, Modus Pekerjakan Warga Indonesia Mencuri Ikan
Menurut rilis resmi Kementerian Perikanan dan Kelautan tentang penangkapan ikan terukur, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengatur zonasi daerah penangkapan ikan. Diperuntukkan bagi industri perikanan, nelayan lokal, dan zona pemijahan. Begitu pula dengan kuota penangkapan yang diizinkan pada masing-masing zona.
Adapun untuk zona skala industri akan diberikan persentase alokasi penangkapan yang lebih besar dengan metode lelang terbuka kepada empat sampai lima investor. Dengan masa kontrak 20 tahun antara KKP dan investor. Baik lokal maupun asing.
Dewan pakar IKA Perikanan Unhas menilai kebijakan kontrak jangka panjang ini berpotensi menempatkan pemerintah dalam jebakan eksploitasi tak berujung. Mirip dengan izin usaha pertambangan (IUP), dan kontrak karya perusahaan sawit.
Padahal perencanaan pemerintah, baik terkait zonasi ruang laut maupun pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan belum mengakomodir langkah-langkah antisipatif dan preventif. Untuk jangka panjang atau selama 20 tahun.
“Ini sangat tidak berpihak bagi kelangsungan penghidupan 2,5 juta nelayan, terutama nelayan kecil dan tradisional," lanjut Taswin.
“Rapermen tentang Perikanan Terukur ini perlu dikonsultasikan dengan elemen masyarakat yang lebih luas. Termasuk melihat kemungkinan narasi yang kontradiktif dengan aturan yang telah ada sebelumnya. Tidak saja aturan perundangan yang langsung mengatur tentang perikanan dan kelautan, tapi juga secara umum tentang pembangunan berkelanjutan. Seperti penurunan emisi, kompensasi imbal jasa lingkungan hidup, perizinan berusaha berbasis risiko, dan lainnya. Semua itu untuk memastikan bahwa kebijakan perikanan terukur ini berpihak pada keberlangsungan tersedianya sumberdaya perikanan bagi anak-cucu kita kelak," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Diusulkan Jadi Menu Gratis, Ikan Kaleng Ternyata Butuh Perhatian Khusus Menurut Ahli Gizi
-
Gempur Illegal Fishing! KKP Tangkap 133 Kapal Pencuri Ikan di Laut Indonesia
-
KKP Segel 2 Resor Milik Investor Asing di Pulau Maratua Kaltim, Ini Sebabnya!
-
Surat yang Terlambat, Elegi Hiu Martil di Laut Indonesia
-
Sirip Berdarah di Laut Aru, Mafia Perdagangan Hiu dari Indonesia ke Hong Kong
Tag
Terpopuler
- Diminta Cetak Uang Kertas Bergambar Jokowi, Reaksi Bank Indonesia di Luar Prediksi: Kalau Gitu...
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Warga Jakarta Jangan Salah Nyoblos Besok, YLBHI Bongkar 'Dosa-dosa' Cagub Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun
- Pelatih Jay Idzes: Saya Tidak Senang, Ini Memalukan!
- Pratiwi Noviyanthi Ditinggal Pengacara Usai Tak Mau Selesaikan Kisruh Donasi Pengobatan Agus Salim
Pilihan
-
Review Jelly Master, Game Mukbang Gratis yang Menggemaskan
-
Tak Ada Muka Jokowi, Ini Daftar Pahlawan di Uang Kertas Rupiah
-
Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Berbalik Merosot
-
Maskapai Rela Turunkan Harga Tiket Pesawat Selama Libur Nataru
-
Review Hidup Peternak Lele: Game Simulasi Bagaimana Rasanya Jadi Juragan Ikan
Terkini
-
Beda Perlakuan Unhas ke Dosen Pelaku Pelecehan Seksual dan Mahasiswa Pesta Miras
-
Progam Special BRIguna, Suku Bunga Mulai dari 8,129% dan Diskon biaya Provisi 50%
-
Berani Jujur! 3 Kepala KUA di Takalar Kembalikan Uang Gratifikasi dari Calon Pengantin
-
Kalah Pilkada 2024 Tidak Boleh Langsung Menggugat ke MK, Ini Aturannya
-
Unggul Versi Quick Count, Sudirman: Jangan Bereuforia!