Polda Sulsel Janji Tuntaskan Korupsi Bansos Covid-19 Makassar dan Pengadaan CCTV Tahun Ini

SuaraSulsel.id - Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulawesi Selatan memprioritaskan penanganan empat perkara dugaan korupsi pada 2020 dan 2021 untuk dituntaskan tahun ini.

Direktur Direskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widony Fedri mengatakan, sedikitnya empat perkara korupsi menjadi perhatian publik yang penanganannya terus dikebut.

"Ada empat perkara yang ditangani tahun lalu itu jadi prioritas anggota dan kami akan maksimal menangani semua perkaranya," ujarnya, Minggu 9 Januari 2022.

Perkara dugaan korupsi itu yakni, bantuan sosial (Bansos) COVID-19 Makassar tahun 2020, pengadaan kamera pengawas atau CCTV pada Diskominfo Kota Makassar.

Baca Juga: Terlilit Kasus Korupsi, Manajemen Bank Jatim Dukung dan Hormati Proses Hukum

Serta dugaan korupsi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang terjadi di empat kabupaten Sulsel masing-masing, Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Takalar juga masuk dalam daftar kasus yang akan didahulukan.

Menurut Kombes Pol Widony Fedri, semua kasus tersebut masuk dalam daftar kasus-kasus yang akan didahulukan untuk diselesaikan.

"Kasus perkara kita banyak sekali. Bansos itu masih menunggu audit BPK RI. Banyak yang bertanya kenapa lambat karena auditnya juga lama keluar," katanya.

Pada perkara dugaan korupsi penggelembungan anggaran pengadaan Bansos COVID-19 untuk 60 ribu warga Kota Makassar. Beberapa pejabat sudah diperiksa.

Diantaranya, mantan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, mantan Kepala Dinas Sosial Makassar Mukhtar Tahir, juga puluhan pegawai Bulog dan penyalur di lapangan.

Baca Juga: BEM STH Galunggung Soroti Proses Hukum Oknum Polisi yang Diduga Korupsi

Bantuan berupa sembako itu seharusnya didistribusikan dengan baik kepada masyarakat yang secara langsung terdampak COVID-19. Tapi pada kenyataannya, sembako yang diterima tidak sesuai dengan nilai perhitungan awal.