SuaraSulsel.id - Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK menanggapi keterangan saksi ahli yang menyebut kasus terdakwa Nurdin Abdullah tidak memenuhi unsur pidana. Seperti yang didakwakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
JPU KPK Andri Lesmana mengatakan, keterangan dari saksi ahli tidak dikatakan tepat. Karena mengilustrasikan kasus korupsi sama dengan kasus pembunuhan. Seperti kesimpulan yang disampaikan dari ahli pidana Prof Mudzakkir.
Kata Andry, kasus tangkap tangan tidak boleh disamakan dengan kasus pembunuhan seperti itu. Kasus korupsi harus ditilik dari persepsi lain.
"Tidak bisa disamakan seperti itu. Mengetahui ada rencana pembunuhan, harus disetop, dong. Tapi coba seperti kasus narkoba, kan tangkap tangan juga itu," ujar Andry di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis, 28 Oktober 2021.
Baca Juga: Saksi Ahli Prof Mudzakkir: Nurdin Abdullah Tidak Tangkap Tangan
Pada kasus lain seperti narkoba, misalnya, kata Andry, penyidik tentu tidak langsung menangkap kurirnya. Mereka akan membuntuti keterlibatan pihak lain.
"Seperti halnya perkara narkoba. Ini kurir. Penyidik tahu nih, kurir narkoba membawa sesuatu, apa langsung dicegat?. Gak. Pasti kami mencari ujungnya siapa nih. Itu kan namanya operasi juga. Jadi tidak bisa disamakan," ungkapnya.
Soal OTT, menurut Andry, kata operasi memang hanya bahasa teknis. Yang diatur dalam UU hanya tangkap tangan. Namun, jika operasi tangkap tangan dianggap kesengajaan, maka pasal suap tidak akan berlaku.
"Kalau soal operasi, ahli mengilustrasikan bahwa itu disengaja, karena harus ada surat tugas, ada pembiaran. Tapi KPK melihat dari persepsi yang berbeda terkait pidana lainnya. Kalau misalkan OTT dianggap kesengajaan, ya pasti pasal suap tidak berlaku," tegasnya.
Begitupun dengan alat bukti yang tidak ditemukan pada saat penangkapan Nurdin Abdullah. Kata Andry, modus koruptor itu cerdas.
Baca Juga: Geledah Lokasi yang Terkait Dugaan Gratifikasi Bupati Probolinggo, Ini yang Diamankan KPK
Cara mereka disebut sangat sempurna dan terstruktur. Pada beberapa kasus, KPK tidak pernah menemukan uang tunai saat OTT, karena mereka menerima suap lewat transferan ataupun atm atas nama orang lain.
Berita Terkait
-
Pakar Jelaskan Alasan KPK Tak Perlu Ikuti RUU KUHAP Soal Penyadapan
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
KPK Undur Batas Waktu Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat Hingga 11 April 2025
-
Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, KPK: Mestinya Cegah Penyalahgunaan Fasilitas
-
KPK Buka Layanan Kunjungan dan Pengiriman Barang untuk Tahanan pada Hari Raya Idulfitri
Terpopuler
- Kode Redeem FF 2 April 2025: SG2 Gurun Pasir Menantimu, Jangan Sampai Kehabisan
- Ruben Onsu Pamer Lebaran Bareng Keluarga Baru usai Mualaf, Siapa Mereka?
- Aib Sepak Bola China: Pemerintah Intervensi hingga Korupsi, Timnas Indonesia Bisa Menang
- Rizky Ridho Pilih 4 Klub Liga Eropa, Mana yang Cocok?
- Suzuki Smash 2025, Legenda Bangkit, Desain Makin Apik
Pilihan
-
Misi Mathew Baker di Piala Asia U-17 2025: Demi Negara Ibu Tercinta
-
Dear Timnas Indonesia U-17! Awas Korsel Punya Dendam 23 Tahun
-
Piala Asia U-17: Timnas Indonesia U-17 Dilumat Korsel Tanpa Ampun
-
Media Korsel: Hai Timnas Indonesia U-17, Kami Pernah Bantai Kalian 9-0
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
Terkini
-
Berpartisipasi dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Minyak Telon Lokal Kini Go Global
-
Primadona Ekspor Sulsel Terancam! Tarif Trump Hantui Mete & Kepiting
-
Alarm Pagi Bikin Stres? Ini 9 Trik Jitu Kembali Produktif Setelah Liburan
-
BREAKING NEWS: Gempa Magnitudo 4,0 Guncang Wilayah Luwu Timur
-
Terungkap! Penyebab Karyawan Perempuan Tewas Tergantung di Kamar Kos Makassar