Warga Kelurahan Buloa Makassar Minta Ganti Rugi Lahan Rp10 Juta Per Meter

SuaraSulsel.id - Warga Kelurahan Buloa, Kota Makassar meminta pembebasan lahan di kawasan Makassar New Port atau MNP dihargai Rp10 juta per meter. Dibawah harga itu, mereka menolak.

"Kami warga sudah sepakat tidak mau Rp10 juta ke bawah. Rp10 juta ke atas maunya," kata salah satu warga Hasmirati, Senin, 25 Oktober 2021.

Hasmirati hadir pada pembahasan konsultasi publik pengadaan tanah. Bagi pembangunan akses jalan tol MNP di Kota Makassar, di Hotel Horison. Ia mengaku sekitar 200 masyarakat di dua kelurahan yang terdampak sudah sepakat soal harga ganti rugi lahan.

"Rumah saya kena. Satu rumah tembok. Belum ada info pembayaran tapi dari kesepakatan warga maunya Rp10 juta per meter. Kita bahas masalah harga," tambahnya.

Baca Juga: 90 Persen Kebakaran Usaha Laundry di Makassar Karena Mesin Pengering Rakitan Meledak

Sejauh ini, kata Hasmirati belum ada pertemuan dengan pihak Pelindo sebagai pembebas lahan. Mereka baru difasilitasi oleh pihak Kelurahan.

"Sampai saat ini belum ada kesepakatan penawaran harga. Karena belum ketemu dengan orang Pelindo. Baru orang dari kelurahan yang datang," tambahnya.

Warga lainnya, Muh Nurdin mengaku harga yang ditetapkan cukup tinggi. Sebab ada lahan dan bangunan yang harus diganti rugi. Jika pihak pelabuhan memisahkan antara harga tanah dan bangunan, maka akan merugikan warga.

"Jadi kami maunya dihitung utuh karena bangunan dan lahan satu. (Pembayarannya) jangan dipisah," ujar Nurdin.

Diketahui, pembangunan akses jalan tol Makassar New Port sudah memasuki tahap persiapan. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mulai melakukan sosialisasi kepada warga di dua kelurahan yang akan terkena dampak pembangunan tersebut.

Baca Juga: 15 Rumah Dinas di Makassar Ditertibkan Satpol PP Karena Sudah Tak Sesuai Peruntukannnya

Senior Manager Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo IV Arwin mengatakan, jalan tol menuju Makassar New Port (MNP) ini merupakan rencana strategis pembangunan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan untuk pembebasan lahan dilaksanakan oleh Pelindo IV.