SuaraSulsel.id - Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kota Makassar diminta bersabar. Insentif mereka belum cair hingga kini. Sudah enam bulan para nakes di Makassar tak menikmati insentif. Alasannya karena verifikasi yang tak kunjung rampung.
Hal tersebut diakui Plt Kepala Dinas Kesehatan Makassar Nursaidah Sirajuddin. Ia mengaku pembayaran belum bisa dilakukan karena verifikasi data belum rampung.
Nursaidah menjelaskan, masih ada beberapa Puskesmas yang belum merampungkan verifikasinya. Sementara, pengajuannya harus dilakukan secara kolektif.
Itu disebabkan karena belum semua puskesmas melaporkan jumlah nakes dan besaran insentif yang akan diterima. Padahal pihaknya sudah meminta agar dipercepat.
"Sudah kita minta agar dipercepat. Sementara verifikasi, kalau sudah langsung cair," ujar Nursaidah, Rabu, 9 September 2021.
Ia mengatakan proses pencairan memang memakan waktu yang cukup panjang. Verifikasi dilakukan di puskesmas terlebih dahulu, setelah itu, diajukan ke Inspektorat untuk diperiksa.
Setelah Inspektorat, proses pemeriksaan juga masih butuh waktu. Apakah data yang diserahkan dari puskesmas sudah valid atau belum.
"Nanti kalau selesai di Inspektorat baru dibuatkan surat perintah membayar di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Setelah itu baru bisa dibayarkan insentifnya," jelas Nursaidah.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh Dakhlan menambahkan pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 24 miliar, khusus untuk insentif nakes. Saat ini proses penginputan oleh puskesmas masih sementara dilakukan.
"Anggarannya Rp 24 miliar untuk pembayaran Januari-Juni 2021. Kalau sudah ada dari Inspektorat, langsung kita bayar," ujar Dakhlan.
Pihaknya juga sudah melunasi insentif nakes untuk periode Oktober-Desember, tahun lalu. Walau sebelumnya sempat menunggak Rp 9 miliar .
"Tunggakan tahun lalu sudah terbayar. Yang belum terbayar itu Januari sampai Juni karena persoalan input data di Puskesmas masing-masing. Kalau Juli-Agustus belum ada kabar, tunggu selesai yang Januari-Juni," tukasnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto saat dikonfirmasi mengatakan tak ada masalah dengan anggaran insentif nakes. Hanya saja verifikasi yang sedikit lamban.
Ia sudah meminta agar Puskesmas segera menyetor data yang dibutuhkan ke Inspektorat agar pencairan bisa cepat. Danny Pomanto juga memastikan Makassar bukan daerah yang mendapat teguran oleh Kementerian Dalam Negeri karena pencairan insentif yang lelet.
"Saya sudah minta dipercepat. Memang sementara diproses. Uangnya ada kok, tinggal tunggu pencairannya. Semoga bisa minggu depan," tegas Danny Pomanto.
Berita Terkait
-
Sepak Bola Berduka! Suporter PSM Makassar Tewas Usai Gedung DPRD Dibakar Pendemo Rusuh
-
Tujuh Dokter Penugasan Khusus di Kabupaten Biak Numfor
-
MDP Jelaskan Perannya sebagai Penegak Disiplin Tenaga Medis-Kesehatan
-
62 Ribu Keluarga di Kota Makassar Akan Bebas Iuran Sampah
-
Tingkatkan Kompetensi Nakes Hingga Area Terpencil, Lembaga Pelatihan Berbasis Digital Jadi Solusi
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Pelatih PSM Makassar Pelajari Kekuatan PSBS Biak
-
Ini Alasan LSM Laporkan Dua Guru Luwu Utara Sampai Presiden Harus Turun Tangan
-
Guru yang Teraniaya di Luwut Raih Keadilan: Peran Pak Dasco Luar Biasa
-
Pemilik Sertifikat Tanah Tahun 1961 - 1997, Menteri Nusron Wahid Minta Segera Lakukan Ini
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?