SuaraSulsel.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani berharap, kereta api Makassar - Parepare bisa beroperasi tahun 2022 mendatang.
Diketahui, pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, dimulai pada tahun 2015 lalu, dengan jalur Makassar - Parepare sepanjang 145 Km.
"Berkat dukungan masyarakat dan pemerintah daerah yang sangat besar dalam hal pengadaan lahan, diharapkan pembangunan jalur kereta api ini dapat beroperasi pada tahun 2022," kata Abdul Hayat saat mengikuti webinar Masyarakat Perkeretaapian Indonesia tentang pengoperasian Kereta api Sulsel, yang yang dilakukan secara virtual zoom meeting, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 16 Agustus 2021.
Abdul Hayat mengungkapkan, awal pembangunan jalur kereta api ini dimulai di Kabupaten Barru. Pelaksanaan pembangunannya pun menghadapi banyak kendala, seperti pembebasan lahan di Kabupaten Pangkep dan Maros.
Namun berkat kerja sama dengan Pemprov Sulsel, Pemkab Pangkep, Maros, Barru dan Parepare, dapat menyelesaikan masalah yang ada.
"Peran pemerintah dalam percepatan pembebasan lahan, diantaranya, melakukan peninjauan lapangan bersama tim Forkopimda Sulsel. Dimana dihadiri saya sendiri, Kasdam XIV Hasanuddin, Wakapolda Sulsel, Kepala BPN Sulsel, Kepala Kejati Sulsel, dan stakeholder yang terkait," ungkapnya.
Ia menjelaskan, dengan terbentuknya Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 954/IV/Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 tentang Tim Akselerasi Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare dan Makassar New Port.
Pemprov Sulsel melakukan rapat koordinasi percepatan pembebasan lahan kereta api Makassar - Parepare bersama Forkopimda Sulsel dan instansi terkait, di Kantor Bupati Maros dan Bupati Pangkep.
"Semoga pembangunan jalur kereta api Makassar - Parepare yang sebagian telah diselesaikan segera dioperasikan, agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Sulsel," harapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung rencana pegoperasian jalur kereta api Makassar - Parepare dan jalur Tonasa ke Pelabuhan Garongkong, dapat dikelola oleh perusahaan BUMD, agar masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulsel.
Hadir dalam rapat ini, Dirjen Perkeretaapian, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Stafsus Menko Perekonomian Bidang Pengembangan dan Pengawasan, Wakil Gubernur Sulsel periode 2008-2018 Agus Arifin Nu'mang, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Direksi PT INKA, Dirut PT Celebes Railway Indonesia (CRI) turut mendampingi Sekdaprov Sulsel, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Muh Arafah.
Baca Juga: Simak Persyaratan Penumpang Kereta Api dari Stasiun Tanjungkarang
Berita Terkait
Terpopuler
- Kronologi Gubernur Bali Wayan Koster Diamuk Pegawai SPBU
- Apa Manfaat dari Bedak Marcks? Kenali 5 Fungsi dan Keunggulan Variannya
- 7 Moisturizer Mengandung Formula Anti-aging untuk Wajah Kencang dan Awet Muda
- Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih Dinilai Sebagai Langkah Mundur
- Urutan Skincare Malam Wardah Advance untuk Kencangkan Kulit Wanita Usia 50 Tahun
Pilihan
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
-
Singapura Bongkar 7 Perusahaan Indonesia Terkait Karhutla, Ini Daftar Lengkapnya
-
Asap Karhutla Hari Ini Sudah Sampai Jakarta dan Banten!
-
Maruli Simanjuntak Disebut Dilantik Prabowo Jadi Wakil Panglima TNI, Kamis Sore Ini
-
Kompak Berpakaian Dinas Lengkap Sambangi Istana, Perwira Tinggi TNI Siap Dilantik Prabowo
Terkini
-
Pemberlakukan Tidak Naik Kelas Bagi Siswa Mulai Diterapkan 2027
-
1.230 Lowongan Kerja Dibuka di Makassar, Cek Jadwal dan Cara Daftarnya
-
Rahasia Jusuf Kalla Tetap Bugar di Usia 84 Tahun
-
PSIM Yogyakarta Tumbang di Kandang, Van Gastel: Kami Hanya Kurang Beruntung
-
Ratusan Siswa SMAN 2 Makassar Demo Buntut Dugaan Pelecehan Seksual