SuaraSulsel.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani berharap, kereta api Makassar - Parepare bisa beroperasi tahun 2022 mendatang.
Diketahui, pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, dimulai pada tahun 2015 lalu, dengan jalur Makassar - Parepare sepanjang 145 Km.
"Berkat dukungan masyarakat dan pemerintah daerah yang sangat besar dalam hal pengadaan lahan, diharapkan pembangunan jalur kereta api ini dapat beroperasi pada tahun 2022," kata Abdul Hayat saat mengikuti webinar Masyarakat Perkeretaapian Indonesia tentang pengoperasian Kereta api Sulsel, yang yang dilakukan secara virtual zoom meeting, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 16 Agustus 2021.
Abdul Hayat mengungkapkan, awal pembangunan jalur kereta api ini dimulai di Kabupaten Barru. Pelaksanaan pembangunannya pun menghadapi banyak kendala, seperti pembebasan lahan di Kabupaten Pangkep dan Maros.
Namun berkat kerja sama dengan Pemprov Sulsel, Pemkab Pangkep, Maros, Barru dan Parepare, dapat menyelesaikan masalah yang ada.
"Peran pemerintah dalam percepatan pembebasan lahan, diantaranya, melakukan peninjauan lapangan bersama tim Forkopimda Sulsel. Dimana dihadiri saya sendiri, Kasdam XIV Hasanuddin, Wakapolda Sulsel, Kepala BPN Sulsel, Kepala Kejati Sulsel, dan stakeholder yang terkait," ungkapnya.
Ia menjelaskan, dengan terbentuknya Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 954/IV/Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 tentang Tim Akselerasi Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare dan Makassar New Port.
Pemprov Sulsel melakukan rapat koordinasi percepatan pembebasan lahan kereta api Makassar - Parepare bersama Forkopimda Sulsel dan instansi terkait, di Kantor Bupati Maros dan Bupati Pangkep.
"Semoga pembangunan jalur kereta api Makassar - Parepare yang sebagian telah diselesaikan segera dioperasikan, agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Sulsel," harapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung rencana pegoperasian jalur kereta api Makassar - Parepare dan jalur Tonasa ke Pelabuhan Garongkong, dapat dikelola oleh perusahaan BUMD, agar masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulsel.
Hadir dalam rapat ini, Dirjen Perkeretaapian, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Stafsus Menko Perekonomian Bidang Pengembangan dan Pengawasan, Wakil Gubernur Sulsel periode 2008-2018 Agus Arifin Nu'mang, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Direksi PT INKA, Dirut PT Celebes Railway Indonesia (CRI) turut mendampingi Sekdaprov Sulsel, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Muh Arafah.
Baca Juga: Simak Persyaratan Penumpang Kereta Api dari Stasiun Tanjungkarang
Berita Terkait
Terpopuler
- Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Jawa Rp 347,63 Miliar Diincar AC Milan
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Makna Kebaya Hitam dan Batik Slobog yang Dipakai Cucu Bung Hatta, Sindir Penguasa di Istana Negara?
Pilihan
-
Danantara Tunjuk Ajudan Prabowo jadi Komisaris Waskita Karya
-
Punya Delapan Komisaris, PT KAI Jadi Sorotan Danantara
-
5 Rekomendasi HP Tahan Air Murah Mulai Rp2 Jutaan Terbaik 2025
-
Bak Langit dan Bumi! Gaji Anggota DPR RI vs Eks Bek Milan di Parlemen Georgia
-
Saham Jeblok, Bos Danantara Ungkap Soal Isu Ambil Alih BCA Secara Gratis
Terkini
-
Uang Palsu Kembali Gegerkan Gowa! 2 Wanita Ditangkap
-
Sekda Sulsel: Pencegahan TPPO Harus dengan Pendekatan Lintas Sektor
-
Setelah Demo Ricuh, Kenaikan Pajak PBB di Bone Akhirnya Ditunda!
-
Rumah Ratusan Juta Rupiah di Lahan Stadion Sudiang Dibongkar
-
Gubernur Sulsel Evaluasi Program Stop Stunting di Takalar dan Jeneponto