Komite Referendum Jokowi Tiga Periode Terbentuk, Ini Tugasnya

SuaraSulsel.id - Sejumlah tokoh masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendeklarasaikan Komite Referendum Jokowi Tiga Periode di Kota Kupang, Senin 21 Juni 2021.

Komite tersebut akan bekerja menjaring aspirasi masyarakat NTT melalui jajak pendapat yang bebas, terbuka, dan jujur. Terkait masa jabatan Presiden Jokowi selama tiga periode.

“Hasil jajak pendapat akan dikumpulkan hingga akhir Juli 2021 dan diumumkan, setelah itu Agustus 2021 akan diserahkan ke lembaga negara paling lama 15 Agustus 2021," kata Ketua Komite Referendum Jokowi Tiga Periode, Pius Rengka saat deklarasi di Kota Kupang.

Mengutip terkini.id -- jaringan Suara.com, menurut Pius, pihaknya membentuk komite ini dari tingkat provinsi hingga desa-desa. Sehingga memudahkan melakukan jajak pendapat refendum masa jabatan Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Cukup 2 Periode, Fadli Zon: Kalau Hasilnya Baik Tinggal Dilanjutkan Penggantinya

“Pembentukan komite dimulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa dan kampung-kampung," bebernya.

Guna mewujudkan Jokowi tiga periode, sebut Pius, hanya bisa dilakukan melalui satu cara yaitu secara referendum atau amandemen UUD 1945 Pasal 7 yang menyebutkan, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

"Keinginan agar Jokowi melanjutkan satu periode lagi tidak mungkin diwujudkan nyatakan, karena dilarang Pasal 7 UUD 1945, sehingga perlu dilakukan amandemen,” imbuhnya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pasal 7 UUD 1945 diubah menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali" dan menghilang hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pembentukan komite ini, sambung Pius, didasari atas keinginan masyarakat NTT yang menghendaki agar Jokowi memimpin negara ini satu periode lagi. Pasalnya, Jokowi dinilai bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: M Qodari Ngebet Jokowi 3 Periode, Demokrat: Nanti juga Ditinggal

"Kita bisa lihat di Papua dengan satu harga. NTT dengan tujuh bendungan dan masih banyak lagi," terangnya.