SuaraSulsel.id - Bupati Alor Amon Djobo marah kembali viral di media sosial. Karena videonya sedang marah dan memaki-maki anak buah Menteri Sosial Tri Rismaharini beredar luas.
Dalam video durasi lebih 3 menit tersebut, Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur bahkan menyinggung kepemimpinan Tri Rismaharini saat menjadi Wali Kota Surabaya.
Bupati Alor menyebut Tri Rismaharini kerjanya hanya tanam bunga dan pohon. Sehingga tidak tahu mekanisme penyaluran bantuan sosial di daerah.
"Menteri model apa itu. Dia tidak pernah datang ke Alor kok," katanya.
Baca Juga: Bupati Alor Usir Staf Kemensos : Kamu Pergi Tanya Presiden Saya Siapa
Kericuhan di Rumah Jabatan Bupati Alor tersebut bermula saat pegawai Kementerian Sosial RI datang bertemu Bupati Alor. Membahas penyaluran bantuan pemerintah pusat untuk korban bencana badai Seroja di Kabupaten Alor.
Dari video yang beredar terlihat waktunya malam hari. Peristiwa disebut terjadi awal Bulan April 2021. Belum diketahui siapa yang merekam dan menyebarkan suasana mencekam tersebut.
Kepada wartawan, Bupati Alor Amon Djobo mengaku tidak bertanggung jawab terhadap video yang beredar. Karena bukan dia yang membuat dan menyebarkan video tersebut.
"Orang yang menyebarkan video itu yang harus bertanggung jawab," katanya kepada wartawan.
Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik. Bupati Alor marah dan memaki-maki dua staf Kementerian Sosial RI. Mereka duduk di kursi saling berhadapan.
Baca Juga: Bupati Alor Marah, Mau Lempar Kursi Anak Buah Menteri Sosial Tri Rismaharini
Dua staf Kementerian Sosial terlihat duduk terdiam mendengar Bupati Alor marah sambil mengeluarkan kata-kata kotor.
"Lu (kamu) pi (pergi) tanya Presiden dan Gubernur saya siapa," kata Amon Djobo.
Bahkan Bupati Alor Amon Djobo berdiri dan mengancam mau melempar kursi anak buah Menteri Sosial Tri Rismaharini tersebut.
"Saya lempar kau dengan kursi baru kau tobat," katanya dalam video.
Bupati Alor Amon Djobo marah. Karena Kementerian Sosial memberikan bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH melalui Anggota DPRD atau partai politik. Bukan lewat pemerintah Kabupaten Alor.
"Kamu tidak hargai pemerintah... Menteri (Sosial) juga tidak mengerti pola bantuan ke bawah," kata Amon Djobo.
Amon Djobo meminta pemerintah pusat tidak bermain politik dalam menyalurkan bantuan sosial untuk keluarga miskin. Sehingga bantuan harus tetap dipercayakan kepada pemerintah daerah untuk disalurkan kepada yang berhak. Bukan melalui partai politik.
"Jangan pakai politik. Dia (Menteri Sosial) tidak tahu teknis bantuan di bawah," katanya.
Bupati Alor Marah karena bantuan untuk korban bencana badai Seroja diserahkan ke Partai Politik. Bukan ke pemerintah daerah.
Menurut Bupati Alor Amon Djobo, tindakan Kementerian Sosial tersebut sama saja tidak menghargai pemerintah daerah Kabupaten Alor. Sebab tidak ada aturan yang mengatur bantuan pemerintah untuk warga miskin diberikan ke Partai Politik untuk disalurkan ke korban bencana.
"Pantas itu tempat korupsi. KPK tangkap lagi saya suruh," katanya kesal.
Berita Terkait
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Sosok Kasatreskrim AKP Ryanto Ulil Anshar Yang Ditembak Mati Rekannya Sendiri
-
Dikenal Religius, Oknum Dosen Unhas Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
-
Memanas! Dua Mantan Wali Kota Parepare Saling "Buka Aib" di Rapat Komisi II DPR RI
-
Bye-bye Stadion Mattoanging, Welcome Stadion Sudiang 2025!
-
Polri Tegaskan Netralitas di Pilkada 2024, Ancam Tindak Tegas Anggota yang Berpolitik Praktis