Kepala Dinas PUTR Sulsel Prof Rudy Djamaluddin Terancam Dipecat

Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi mengaku sudah menerima arahan dari Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk segera memproses rencana pengisian JPT Pratama. Tahap awal, pihaknya memilih mengisi posisi lowong dengan skema job fit.

Skema pengisian ini, kata dia, utamanya untuk jabatan tertentu yang memang butuh diduduki oleh pejabat senior. Misalnya saja, posisi Kepala Bappelitbangda Sulsel dan kepala Inspektorat.

Namun, bukan melalui skema lelang jabatan. Menurut dia, ini untuk memastikan agar posisi tersebut betul-betul diisi oleh orang terbaik.

"Jadi tidak lewat lelang dan diisi oleh orang baru, melainkan job fit," kata Imran.

"Sekarang kan ada 13 Plt kepala OPD. Cukup banyak, kalau dibiarkan pemerintahan tak maksimal. Makanya Pak Plt perintahkan secara lisan untuk tindaklanjuti ini," jelas Imran.

Nantinya, kata dia, Setelah job fit, barulah dilakukan proses lelang jabatan. Menurutnya persuratan untuk ini sudah dikirim ke Kemendagri. Biasanya butuh waktu sepekan untuk menunggu perizinannya.

Imran menjelaskan, terkait adminsitrasi memang butuh waktu. Apalagi karena posisi Plt, masih terbatas kewenangan. Jika perizinan ke Kemendagri rampung, barulah pihaknya meminta rekomendasi ke KASN.

"Izin (job fit) harus kami ajukan dulu ke Kemendagri dengan melampirkan nama pejabat utama Pemprov Sulsel. Di Kemendagri prosesnya biasa tidak sampai seminggu, kalau sudah kita meneruskan ke KASN," ungkapnya.

Termasuk menyetor perencanaan job fit dan nama-nama pansel yang ditugaskan oleh Plt gubernur. Jika semua tuntas, kemudian dilanjutkan dengan seleksi terbuka.

Baca Juga: Uang Pemprov Sulsel Hilang Rp 1,9 Miliar, Kajati Langsung Bereaksi

"Tahapannya itu tidak sampai sebulan, kita upayakan bisa tuntas segera. Mungkin pekan depan," tambahnya.

Baru-baru ini, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melakukan pertemuan tertutup dengan Dirjen Otoda, Akmal Malik di Rumah Jabatan Wakil Gubernur.

Andi Sudirman Sulaiman mengaku jika dia berkonsultasi terkait tatanan pemerintahan ke depan. Kata dia, banyak visi misi yang mesti disinergikan dengan pemerintah pusat.

Termasuk, dirinya juga mengkonsultasikan terkait rencana mutasi tersebut. Hanya saja Andi Sudirman belum bisa memastikan kapan rencana itu dimulai.

Akan tetapi, dia telah meminta pertimbangan aturan untuk melakukan pergeseran pejabat dalam waktu dekat ini.

"Kan banyak kepala daerah yang langsung menempatkan tidak sesuai dengan aturan. Beliau sampaikan aturan dan tatanannya seperti apa," jelasnya.