Jokowi Tegas Pegawai KPK Tidak Boleh Dirugikan, FOINI Minta Soal TWK Dibuka

SuaraSulsel.id - Freedom Information of Network Indonesia atau disingkat FOINI mendatangi KPK RI dan BKN RI, kemarin. Meminta informasi mengenai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digunakan untuk menyeleksi pegawai KPK RI.

FOINI terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang fokus pada advokasi keterbukaan informasi di Indonesia.

Salah satu agenda utama adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip utama keterbukaan informasi publik. Dalam kebijakan dan praktik pelayanan publik di Indonesia.

Sebagaimana ramai menjadi pemberitaan di media massa, penyelenggaraan dan hasil TWK Pegawai KPK dalam rangkaian proses peralihan status Pegawai KPK menjadi ASN tengah menjadi polemik.

Baca Juga: Ikut Bantu Profiling Pegawai, Kepala BNPT Sebut Hasil TWK KPK Ditentukan BKN

Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK. Daftar pertanyaan TWK juga dinilai banyak pihak tidak wajar dan cenderung diskriminatif untuk tujuan tertentu.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, proses pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

Namun, 25 Mei 2021, kembali beredar pengumuman bahwa dari 75 orang Pegawai KPK yang tidak lulus TWK tersebut, 51 orang akan diberhentikan dan 24 orang akan dibina ulang.

Merespon polemik tersebut, FOINI memandang bahwa berdasarkan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Publik berhak untuk mendapatkan informasi yang otentik (asli/benar) dan akurat tentang soal-soal tes tertulis dan panduan wawancara dalam proses TWK sebagaimana dimaksud.

"Dibukanya informasi tersebut juga diharapkan dapat mengakhiri polemik yang berkembang di publik," tulis rilis FOINI, Kamis 27 Mei 2021.

Baca Juga: Jokowi Syok : Pelabuhan Tidak Ada Jalan, Sawah Dekat Bendungan Tidak Punya Irigasi

Oleh karena itu, FOINI telah mengajukan permintaan informasi publik mengenai: