Langgar Protokol Kesehatan di Sulawesi Utara Dipenjara 3 Hari

SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mensahkan peraturan daerah (Perda) penanganan Covid-19. Perda tersebut mewajibkan masyarakat baik perorangan maupun pelaku usaha dan pengelola serta penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, agar mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan.

Mengutip dari BeritaManado.com -- jaringan Suara.com, berikut berbagai ketentuan kewajiban prokes yang harus dipatuhi sebagaimana diatur dalam Perda COVID-19 tersebut.

Subjek Perda mencakup perorangan, pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Dan hal-hal yang wajib dilakukan bagi perorangan:

Baca Juga: PAD Sektor Pariwisata Tak Jadi Prioritas, Kesehatan Jadi Fokusan Utama

1.Menggunakan APD berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu pada saat keluar rumah, kecuali sedang makan dan atau berolahraga.
2.Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir.
3.Melakukan pembatasan interaksi fisik paling rendah 1,5 meter.
4.Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih.

Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penanggungjawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum diwajibkan:

1.Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2.Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan.
3.Melakukan upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja.
4.Melakukan upaya pengaturan jaga jarak.
5.Melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.
6.Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19.
7.Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
8.Jika melanggar prokes sebagaimana diatur dalam Perda tersebut, dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran (lisan dan tulisan), sanksi administratif dan pencabutan izin usaha.

Dalam draft Perda, untuk denda pelanggar prokes mulai dari terkecil Rp50 ribu sampai Rp3 juta.

Pada Pasal 13 disebut denda administratif bagi perorangan paling sedikit Rp50 ribu atau paling banyak Rp250 ribu.

Baca Juga: Waspada! Dua Pemudik di Kebayoran Lama Positif Covid-19

Sedangkan untuk pelaku usaha, denda paling sedikit Rp300 ribu dan paling banyak Rp3 juta, sampai pada pencabutan izin usaha.