Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Rabu, 19 Mei 2021 | 12:59 WIB
Pembelian 21 CCTV Pemkot Makassar Jadi Temuan BPK, Tidak Sesuai Spesifikasi

SuaraSulsel.id - 21 CCTV milik Pemkot makassar bermasalah. Hal tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK).

Puluhan CCTV ini dibeli tak sesuai spesifikasi. Diskominfo Makassar tahun lalu menganggarkan Rp 1 miliar untuk pembeliannya.

"Inspektorat akan telusuri 21 CCTV itu. Kalau memang spesifikasinya tidak sama, kita menghitung saja selisihnya dan harus dikembalikan," kata Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim, Rabu, 19 Maret 2021.

Masalah lain ada di Rumah Sakit Daya Makassar. BPK juga menemukan ada Rp 450 juta utang pribadi di rumah sakit pelat merah itu.

Baca Juga: Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19 Sumbar Capai Rp 12,47 Miliar

Zainal mengaku BPK menemukan ada 16 persoalan di Pemkot Makassar. Alhasil, Pemkot diganjar opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada pengelolaan keuangan tahun 2020.

"Saya belum bisa merinci semua temuan apa-apa itu karena laporannya belum kami ambil di BPK. Secara garis besar itu tadi masalahnya," tambahnya.

Pemkot Makassar kemudian diberi waktu 60 hari untuk memperbaiki temuan BPK tersebut. Jika ada kerugian negara, maka wajib untuk dikembalikan.

Begitu pun soal kesalahan administratif, laporannya wajib diperbaiki. Jika tidak, maka aparat penegak hukum bisa mengusut.

Sementara, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengaku kecewa. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah dipertahankan lima tahun berturut-turut. Kali ini harus gagal.

Baca Juga: Temuan BPK: Pengadaan Barang Penanganan COVID 19 Tak Sesuai Ketentuan

"Ini kemunduran yang sangat mengecewakan bagi kami. Ya mau diapa. Kita sudah pertahankan WTP lima kali berturut-turut, tapi harus mundur lagi," ucapnya.

Opini WTP Pemkot Makassar diterima sejak tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Namun untuk LHP Keuangan di tahun 2020, Pemkot Makassar hanya bisa menyandang opini wajar dengan pengecualian.

Dia pun langsung menginstruksi kepada seluruh OPD yang memiliki laporan keuangan buruk dan tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk segera ditindaklanjuti.

"Ini jadi teguran bagi Pemkot Makassar untuk bekerja lebih baik. Tahun depan, kami targetkan Pemkot Makassar bisa kembali raih WTP, " ungkapnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

Load More