SuaraSulsel.id - 21 CCTV milik Pemkot makassar bermasalah. Hal tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK).
Puluhan CCTV ini dibeli tak sesuai spesifikasi. Diskominfo Makassar tahun lalu menganggarkan Rp 1 miliar untuk pembeliannya.
"Inspektorat akan telusuri 21 CCTV itu. Kalau memang spesifikasinya tidak sama, kita menghitung saja selisihnya dan harus dikembalikan," kata Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim, Rabu, 19 Maret 2021.
Masalah lain ada di Rumah Sakit Daya Makassar. BPK juga menemukan ada Rp 450 juta utang pribadi di rumah sakit pelat merah itu.
Zainal mengaku BPK menemukan ada 16 persoalan di Pemkot Makassar. Alhasil, Pemkot diganjar opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada pengelolaan keuangan tahun 2020.
"Saya belum bisa merinci semua temuan apa-apa itu karena laporannya belum kami ambil di BPK. Secara garis besar itu tadi masalahnya," tambahnya.
Pemkot Makassar kemudian diberi waktu 60 hari untuk memperbaiki temuan BPK tersebut. Jika ada kerugian negara, maka wajib untuk dikembalikan.
Begitu pun soal kesalahan administratif, laporannya wajib diperbaiki. Jika tidak, maka aparat penegak hukum bisa mengusut.
Sementara, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengaku kecewa. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah dipertahankan lima tahun berturut-turut. Kali ini harus gagal.
Baca Juga: Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19 Sumbar Capai Rp 12,47 Miliar
"Ini kemunduran yang sangat mengecewakan bagi kami. Ya mau diapa. Kita sudah pertahankan WTP lima kali berturut-turut, tapi harus mundur lagi," ucapnya.
Opini WTP Pemkot Makassar diterima sejak tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Namun untuk LHP Keuangan di tahun 2020, Pemkot Makassar hanya bisa menyandang opini wajar dengan pengecualian.
Dia pun langsung menginstruksi kepada seluruh OPD yang memiliki laporan keuangan buruk dan tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk segera ditindaklanjuti.
"Ini jadi teguran bagi Pemkot Makassar untuk bekerja lebih baik. Tahun depan, kami targetkan Pemkot Makassar bisa kembali raih WTP, " ungkapnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Rekonsiliasi Politik, Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
Mantan Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa Resmi Masuk Penjara 3 Tahun
-
Penimbunan BBM di Bulukumba Diduga Libatkan Anggota Polri
-
Bahtiar Baharuddin Bantah Cawe-cawe Proyek Bibit Nanas Rp52,4 Miliar
-
Bawaslu Sulsel 4.192 Kali Cegah Pelanggaran Pemilu
-
53 Jemaah Umrah Tertahan di Bandara Sultan Hasanuddin Akibat Serangan di Arab Saudi