Utang Stadion Mattoanging Bisa Bangun Seribu Sekolah Lengkap Fasilitas

SuaraSulsel.id - Desakan pecinta bola untuk pembangunan Stadion Mattoanging terus berlanjut. Pemprov Sulsel dituding tidak berniat untuk melanjutkan padahal dana pinjaman siap.

Menanggapi hal itu, Pemprov Sulsel diminta tidak gegabah memutuskan kelanjutan pembangunan Stadion Mattoanging. Rawan bersoal apalagi jika menggunakan dana pinjaman.

Pengamat tata kelola keuangan negara, Bastian Lubis mengatakan, utang dari PT SMI tahun lalu saja cukup besar. Sangat membebani keuangan daerah ke depan. Jika utang ditambah lagi tahun ini.

Pemprov Sulsel, menurutnya harus realistis melihat keuntungan dari pembangunan Stadion Mattoanging ke depan. Saat ini saja kita dilarang menonton bola di stadion.

Baca Juga: Ngga Ada Akhlak, Sekolah Tutup Malah Jadi Sasaran 3 Komplotan Pencuri

"Sekarang dengan kondisi pandemi ini, orang tidak boleh nonton. Kita harus lihat benefitnya, perbaikan ekonominya apa, gitu loh. Jadi memang gak bisa lagi ambil di situ. Kita sudah ambil Rp 1,3 triliun kemarin," ujar Bastian, Kamis, 29 April 2021.

Setidaknya Pemprov Sulsel harus merogoh APBD sekitar Rp 600 hingga Rp 700 miliar tiap tahunnya hanya untuk membayar utang ke PT SMI. Program prioritas lain pun tentu tidak jalan.

Di satu sisi, Pemprov Sulsel sampai saat ini masih mengandalkan pendapatan hanya dari pajak kendaraan. Dana transfer dari pusat tidak boleh dipakai, karena sudah jelas peruntukannya.

"Jadi kita harus ingat disiplin anggaran. Plt Gubernur ya tepat gak bisa ambil di situ hanya untuk pembangunan stadion. Saya prediksi tidak bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun. Besar sekali utang yang harus dibayar karena setahunnya bisa 600 sampe 700 miliar," jelasnya.

Kata Bastian, pembayaran utang ke SMI juga tidak akan lunas sampai masa jabatan Plt Gubernur selesai.
Program ini disebut Bastian, tiba masa tiba akal. Saat Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah masih menjabat.

Baca Juga: IDAI Tetap Tidak Merekomendasikan Sekolah Tatap Muka

Padahal stadion bukan kebutuhan mendesak saat itu. Apalagi tidak masuk dalam RPJMD.