Presiden Jokowi Tetap Gaspol Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi

SuaraSulsel.id - Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, masih menjadi prioritas di tengah pandemi Covid-19.

Bahkan, pada kondisi pandemi ini, pembangunan infrastruktur jadi salah satu harapan pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi bisa berjalan baik,” ungkap Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta dalam program KSP Mendengar dengan tema Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Masa Pandemi dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa 27 April 2021.

Febry menyampaikan, setidaknya ada 41 proyek utama pembangunan infrastruktur yang terus berjalan. Jumlah tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari pembangunan jalan, bendungan, perhubungan laut, perhubungan udara, air bersih dan sanitasi hingga pembangunan jalur kereta api.

Baca Juga: Gugur, 53 Awak KRI Nanggala Naik Pangkat dan Diberi Bintang Jasa Jalasena

Namun akibat pandemi Covid-19, Febry menegaskan, ada realokasi dan refocussing anggaran. Sehingga pembangunan infrastruktur perlu mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

Dengan keterbatasan itu, Febry menegaskan, KSP akan terus mengawal pembangunan infrastruktur untuk mencapai tiga kesuksesan.

“Sukses konstruksi, sukses hukum, dan sukses utilitas. Karena pembangunan infrastruktur bukan tujuan, tapi modal untuk mencapai tujuan,” ungkap Febry.

Febry pun menegaskan, Pemerintahan Presiden Jokowi sangat serius membangun kesejahteraan masyarakat. Namun, kata dia, semua itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa peran berbagai pihak, khususnya masyarakat. Hal itu pula yang mendasari KSP kembali menggelar KSP Mendengar.

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menegaskan, KSP Mendengar menjadi saluran dan jalur komunikasi Pemerintah dengan masyarakat terhadap berbagai hal.

Baca Juga: Rachland Nashidik: Buzzer Jokowi Nggak Bermoral Salahkan SBY Soal Alutsista

Melalui program ini, Juri berharap berbagai bentuk masukan, pandangan, maupun pengaduan dapat menjadi bahan kebijakan yang lebih komunikatif dan diterima masyarakat.

“Bahkan, Presiden sudah tahu program ini dan kami diminta untuk melanjutkan. Kami juga sudah ajukan untuk meningkatkan program ini menjadi Istana Mendengar yang kini tinggal menunggu persetujuan Presiden,” jelas Juri.

Respons Pihak Terkait

Dalam program KSP Mendengar kali ini, para pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur turut hadir dan mendengar masukan para peserta.

Di antaranya Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, hingga Direktur Operasional III PT Hutama Karya (Persero) Kuncoro. Sebagian besar narasumber yang hadir pun menerima beragam masukan dan aduan terkait pembangunan infrastruktur dari berbagai daerah.

Beberapa di antaranya mengenai permasalahan sosial terkait penggantian pembebasan lahan. Seperti disampaikan Kamalul.

Dia mengaku telah mengunjungi 20 bendungan, baik yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non PSN. Kamalul menyampaikan, terlepas dari berjalannya proyek bendungan, masih ada aduan dari masyarakat terkait penggantian ganti rugi pembebasan lahan.

Begitu juga yang disampaikan Asep Yunan Firdaus. Asep menyoroti pembangunan sirkuti MotoGP dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang juga masih meninggalkan permasalahan sosial terkait pembebasan lahan.

“Kami harap, KSP maupun pengembang membuka ruang negosiasi yang adil bersama masyarakat,” ujar Asep.

Tidak hanya soal aduan, peserta lainnya yakni Dwi Jokowinarno enyampaikan masukan mengenai potensi ekonomi baru di Timur Lampung yang bisa dikembangkan Pemerintah.

Termasuk usulan Handaru terkait kehadiran Pelabuhan Patimbang dan Ambon New Port agar membuka lahan bisnis di luar fokus pengembangan Pemerintah.

Aduan dan masukan dari para peserta KSP Mendengar ditanggapi dengan baik oleh para narasumber. Seperti yang disampaikan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko.

Jarot menyebut, persoalan sosial terkait pembebasan lahan pembangunan bendungan sudah secara perlahan bisa diselesaikan.
“Karena pada prinsipnya, Pemerintah akan ganti untung lahan yang terdampak garapan bendungan. Ke depan, kami akan lebih banyak turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat,” jelas Jarot.