Presiden Jokowi Tetap Gaspol Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi

SuaraSulsel.id - Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, masih menjadi prioritas di tengah pandemi Covid-19.

Bahkan, pada kondisi pandemi ini, pembangunan infrastruktur jadi salah satu harapan pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi bisa berjalan baik,” ungkap Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta dalam program KSP Mendengar dengan tema Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Masa Pandemi dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa 27 April 2021.

Febry menyampaikan, setidaknya ada 41 proyek utama pembangunan infrastruktur yang terus berjalan. Jumlah tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari pembangunan jalan, bendungan, perhubungan laut, perhubungan udara, air bersih dan sanitasi hingga pembangunan jalur kereta api.

Baca Juga: Gugur, 53 Awak KRI Nanggala Naik Pangkat dan Diberi Bintang Jasa Jalasena

Namun akibat pandemi Covid-19, Febry menegaskan, ada realokasi dan refocussing anggaran. Sehingga pembangunan infrastruktur perlu mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

Dengan keterbatasan itu, Febry menegaskan, KSP akan terus mengawal pembangunan infrastruktur untuk mencapai tiga kesuksesan.

“Sukses konstruksi, sukses hukum, dan sukses utilitas. Karena pembangunan infrastruktur bukan tujuan, tapi modal untuk mencapai tujuan,” ungkap Febry.

Febry pun menegaskan, Pemerintahan Presiden Jokowi sangat serius membangun kesejahteraan masyarakat. Namun, kata dia, semua itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa peran berbagai pihak, khususnya masyarakat. Hal itu pula yang mendasari KSP kembali menggelar KSP Mendengar.

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menegaskan, KSP Mendengar menjadi saluran dan jalur komunikasi Pemerintah dengan masyarakat terhadap berbagai hal.

Baca Juga: Rachland Nashidik: Buzzer Jokowi Nggak Bermoral Salahkan SBY Soal Alutsista

Melalui program ini, Juri berharap berbagai bentuk masukan, pandangan, maupun pengaduan dapat menjadi bahan kebijakan yang lebih komunikatif dan diterima masyarakat.