SuaraSulsel.id - Empat paket proyek tidak tercatat di Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) 2021 dihentikan Pemprov Sulsel.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel Rahman Pina mengatakan, proyek tersebut harus dihentikan. Ada konsekuensi hukum yang terjadi jika dilanjutkan.
Rahman Pina mengaku heran, Pemprov Sulsel tidak meloloskan proyek tersebut di tahun 2021. Padahal, pelaksanaan tendernya sudah ada di tahun 2020.
"Sialnya di 2020 ada, tiba-tiba tidak ada dalam tahun ini. Ini kesalahan Pemprov Sulsel, tapi yang disalahkan pihak ketiga," kata Rahman Pina saat menggelar rapat bersama kontraktor dan perwakilan Pemprov Sulsel di Kantor DPRD Sulsel, Rabu 21 April 2021.
Empat proyek itu, pertama, Jalan Burung-burung - Benteng Gajah - Carangki - Bantimurung sepanjang 2,5 km dengan anggaran Rp 11, 4 miliar. Paket ini dimenangkan PT Yabes Sarana Mandiri.
Kedua, pengerjaan Jalan Solo - Paneki di Sengkang. Anggarannya Rp 22,9 miliar.
Ketiga, proyek jalan di Kawasan CPI dengan anggaran Rp 26,8 miliar. Dimenangkan PT Tiga Bintang Groyasatana.
Dan keempat, pedestrian di Kawasan CPI senilai Rp 1,4 miliar. Proyek ini dikerjakan CV Sumber Reski Abadi.
Nilai total keseluruhan proyek Rp 62,5 miliar.
Baca Juga: Proyek Pedestrian Pemprov Sulsel di CPI Bodong, KPK Diminta Telusuri
Empat proyek ini ternyata sudah berproses di tahun 2020. Dua proyek ditandatangani kontraknya di tahun yang sama.
Karena dianggarkan di anggaran perubahan, pengerjaannya tidak rampung. Terpaksa harus menyebrang ke tahun 2021.
"Jadi proyek ini legal di tahun 2020, tapi ilegal di tahun 2021. Layaknya kalau mau dilanjut 2021, harus masuk (DPA)," jelasnya.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sari Pudjiastuti mengaku paket proyek tersebut memang ditender pada tahun 2020. Tahun ini sudah tidak karena tidak masuk dalam DPA 2021.
"DPA adalah satu syarat atau dokumen yang harus dilaporkan pada saat pengumpulan tender, harus ada DPA nya. Kita tidak tender kalau tidak ada," jelas Sari.
Seharusnya pekerjaan itu rampung di tahun 2020 karena lelang kontrak tahun tunggal (hanya di 2020). Bukan proyek tahun jamak.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
Pilihan
-
Massa Bikin Barikade di Jalan Palmerah Utara, Hadapi Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata
-
Palmerah Dihujani Gas Air Mata oleh Polisi, Massa Terus Melawan
-
Dua Sepeda Motor yang Dibakar Massa di Pos Polisi Pejompongan Diduga Milik Intel
-
Sepeda Motor Dibakar Dekat Pos Polisi Pejompongan, Bentrok Pecah
-
Tolak MBG dan Kopdes, FMN: Anggaran Hanya Lari ke Prabowo dan Kroni-kroninya!