Pejabat Pelni yang Dipecat Karena Izinkan Pengajian Diduga Pendukung HTI

SuaraSulsel.id - Pejabat di PT Pelni yang dipecat oleh direksi karena memberikan izin acara pengajian disebut bernama Profesor Noorhadi.

Direksi PT Pelni mencopot Noorhadi karena penceramah yang diundang dalam kajian Ramadan daring banyak yang dicap radikal.

Mengutip dari Hops.id -- jaringan Suara.com, media sosial beredar nama pejabat PT Pelni yang diduga telah dicopot. Dari jejak digital yang ditelusuri warganet, pejabat PT Pelni itu disebut pernah membela organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Organisasi yang dibubarkan pemerintah pada tahun 2017.

Berdasarkan jejak digital yang beredar, Profesor Noorhaidi mengikuti seleksi pimpinan tinggi di Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

Profesor Noorhaidi tercatat mengikuti seleksi untuk pengisian jabatan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan.

Menurut data, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural per 3 Maret 2021, Profesor Noorhaidi dijadwalkan mengikuti seleksi tersebut bersama dengan dua nama lainnya.

Warganet menemukan jejak digital Profesor Noorhaidi pernah membela HTI dalam komentarnya yang ditayangkan di media online.

Kala itu pada 8 Mei 2017, Profesor Noorhaidi mengatakan pembubaran HTI itu adalah blunder besar.

Warganet pun heran kok bisa seleksi Dirjen di kementerian nggak bisa mendeteksi riwayat peserta seleksi.

Baca Juga: Hasil Survei SMRC; Pendukung PKS Paling Banyak Tolak HTI Dibubarkan

“Aneh sih kalau seleksi pejabat selevel Dirjen ga lihat rekam jejak digital…Padahal dah jelas banget Prof Noorhaidi ini menyebut pembubaran HTI blunder besar. ASN aja biasa dipecat kalau ketahuan pro organisasi terlarang HTI. Ini kok malah diijinkan ikut seleksi,” tulis akun @Paltiwest menilai profil Profesor Noorhaidi.

Sebelumnya publik dibuat heboh, karena Direksi PT Pelni membatalkan acara kajian Islam Ramadan daring di Badan Kerohanian Islam PT Pelni. Pejabat BUMN pun dicopot karena mengijinkan kajian tersebut.

Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto mengonfirmasi memang ada pejabat yang terlibat telah dicopot. Langkah ini menurutnya merupakan sikap yang tegas pada radikalisme.