SuaraSulsel.id - Kajian islam yang akan digelar secara online oleh pegawai PT Pelni dibatalkan. Karena dituding, penceramah yang akan hadir memiliki paham radikal.
Hal ini pun membuat heboh publik di media sosial. Setralah direksi PT Pelni memutuskan acara kajian Islam Ramadan oleh Badan Kerohanian Islam PT Pelni dibatalkan. Dengan alasan ingin mencegah radikalisme di lingkungan BUMN.
Bahkan pejabat di PT Pelni sampai dipecat karena diduga ikut terlibat dalam acara pengajian tersebut.
Mengutip dari terkini.id -- jaringan Suara.com, Komisaris PT Pelni Dede Budhyaryo menjelaskan duduk perkaranya.
Dede mengkonfirmasi, memang pejabat yang terlibat telah dicopot. Sebagai sikap tegas PT Pelni pada radikalisme.
Dede mengatakan, pencopotan pejabat itu sekaligus peringatan bagi pegawai BUMN agar tidak sembarangan memberi panggung bagi penceramah radikal.
“Selain pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah DICOPOT. Ini pelajaran sekaligus WARNING kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beru ruang sedikitpun BERANGUS,” tulis Dede dalam akun Twitternya, Jumat, 9 April 2021.
“Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tersebut DIBATALKAN,” sambungnya.
Dalam keterangan tersebut, Dede mengungkapkan alasan mengapa acara kajian Ramadan daring Bakis Pelni itu dibatalkan seluruhnya.
Baca Juga: Geger Warga Bakar Tempat Pengajian, Ternyata Ini Penyebabnya
Secara terang-terangan, ia mengatakan bahwa alasannya karena mayoritas pengisi acara merupakan penceramah radikal.
Menanggapi hal tersebut, rupanya banyak netizen yang tak setuju hingga akhirnya mengecam tindakan PT Pelni.
Bahkan akun Twitter resmi Republika juga turut buka suara mengenai keputusan tersebut.
"Ustaz Syafiq Basalamah bersikap tak setuju dengan mereka yang mengkritik pemerintah, malah dilabeli radikal oleh komisaris Pelni. Menurut sobat Republika, Radikal itu seperti apa? #Rolmin," tulis akun @republikaonline.
"beginilah akibatnya kalo relawan jadi komisaris BUMN, dulu kerjanya apa itu org? apa bukan dari pengangguran akut ya, sampe segitu ketika dpt jabatan," timpal akun @AndroidDev77.
"Standar nya aja dulu dari pemerintah atau pelabel radikal biar kite2 tahu garis rambu2 radikal biar kita gak di tuduh radikal, radikul..... Perasaan mereka anti demo .... Patuh pada penguasa tanpa syarat asal mereka diberi kebebasan untuk shalat...," imbuh akun @Alhamdulillahm7.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- 3 Sabun Muka Rekomendasi Dokter Estetika yang Ampuh Jaga Skin Barrier
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
Terkini
-
BRI Peduli Hadirkan Peluang Baru bagi Kelompok Usaha Wanita Lewat Komoditas Pala
-
54 Ribu Ibu Hamil di Sulsel Minum MMS Serentak, Apa Manfaatnya?
-
Tender Stadion Untia Makassar Rp350 Miliar Dibuka
-
Dipaksa Isap Vape Berisi Narkoba, Eks Santri Ini Bikin Komik 'Safe Space'
-
Apa yang Menarik Warga Berkunjung ke Pameran Dekranas di Makassar?