PT Pelni Pecat Pegawai yang Bikin Pengajian, Netizen : Apa Itu Radikal?

SuaraSulsel.id - Kajian islam yang akan digelar secara online oleh pegawai PT Pelni dibatalkan. Karena dituding, penceramah yang akan hadir memiliki paham radikal.

Hal ini pun membuat heboh publik di media sosial. Setralah direksi PT Pelni memutuskan acara kajian Islam Ramadan oleh Badan Kerohanian Islam PT Pelni dibatalkan. Dengan alasan ingin mencegah radikalisme di lingkungan BUMN.

Bahkan pejabat di PT Pelni sampai dipecat karena diduga ikut terlibat dalam acara pengajian tersebut.

Mengutip dari terkini.id -- jaringan Suara.com, Komisaris PT Pelni Dede Budhyaryo menjelaskan duduk perkaranya.

Baca Juga: Geger Warga Bakar Tempat Pengajian, Ternyata Ini Penyebabnya

Dede mengkonfirmasi, memang pejabat yang terlibat telah dicopot. Sebagai sikap tegas PT Pelni pada radikalisme.

Dede mengatakan, pencopotan pejabat itu sekaligus peringatan bagi pegawai BUMN agar tidak sembarangan memberi panggung bagi penceramah radikal.

“Selain pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah DICOPOT. Ini pelajaran sekaligus WARNING kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beru ruang sedikitpun BERANGUS,” tulis Dede dalam akun Twitternya, Jumat, 9 April 2021.

“Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tersebut DIBATALKAN,” sambungnya.

Dalam keterangan tersebut, Dede mengungkapkan alasan mengapa acara kajian Ramadan daring Bakis Pelni itu dibatalkan seluruhnya.

Baca Juga: Pengamat: Penguatan Kurikulum Pendidikan Agama Tangkal Paham Radikal

Secara terang-terangan, ia mengatakan bahwa alasannya karena mayoritas pengisi acara merupakan penceramah radikal.

Menanggapi hal tersebut, rupanya banyak netizen yang tak setuju hingga akhirnya mengecam tindakan PT Pelni.

Bahkan akun Twitter resmi Republika juga turut buka suara mengenai keputusan tersebut.

"Ustaz Syafiq Basalamah bersikap tak setuju dengan mereka yang mengkritik pemerintah, malah dilabeli radikal oleh komisaris Pelni. Menurut sobat Republika, Radikal itu seperti apa? #Rolmin," tulis akun @republikaonline.

"beginilah akibatnya kalo relawan jadi komisaris BUMN, dulu kerjanya apa itu org? apa bukan dari pengangguran akut ya, sampe segitu ketika dpt jabatan," timpal akun @AndroidDev77.

"Standar nya aja dulu dari pemerintah atau pelabel radikal biar kite2 tahu garis rambu2 radikal biar kita gak di tuduh radikal, radikul..... Perasaan mereka anti demo .... Patuh pada penguasa tanpa syarat asal mereka diberi kebebasan untuk shalat...," imbuh akun @Alhamdulillahm7.