SuaraSulsel.id - Kajian islam yang akan digelar secara online oleh pegawai PT Pelni dibatalkan. Karena dituding, penceramah yang akan hadir memiliki paham radikal.
Hal ini pun membuat heboh publik di media sosial. Setralah direksi PT Pelni memutuskan acara kajian Islam Ramadan oleh Badan Kerohanian Islam PT Pelni dibatalkan. Dengan alasan ingin mencegah radikalisme di lingkungan BUMN.
Bahkan pejabat di PT Pelni sampai dipecat karena diduga ikut terlibat dalam acara pengajian tersebut.
Mengutip dari terkini.id -- jaringan Suara.com, Komisaris PT Pelni Dede Budhyaryo menjelaskan duduk perkaranya.
Dede mengkonfirmasi, memang pejabat yang terlibat telah dicopot. Sebagai sikap tegas PT Pelni pada radikalisme.
Dede mengatakan, pencopotan pejabat itu sekaligus peringatan bagi pegawai BUMN agar tidak sembarangan memberi panggung bagi penceramah radikal.
“Selain pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah DICOPOT. Ini pelajaran sekaligus WARNING kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beru ruang sedikitpun BERANGUS,” tulis Dede dalam akun Twitternya, Jumat, 9 April 2021.
“Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tersebut DIBATALKAN,” sambungnya.
Dalam keterangan tersebut, Dede mengungkapkan alasan mengapa acara kajian Ramadan daring Bakis Pelni itu dibatalkan seluruhnya.
Baca Juga: Geger Warga Bakar Tempat Pengajian, Ternyata Ini Penyebabnya
Secara terang-terangan, ia mengatakan bahwa alasannya karena mayoritas pengisi acara merupakan penceramah radikal.
Menanggapi hal tersebut, rupanya banyak netizen yang tak setuju hingga akhirnya mengecam tindakan PT Pelni.
Bahkan akun Twitter resmi Republika juga turut buka suara mengenai keputusan tersebut.
"Ustaz Syafiq Basalamah bersikap tak setuju dengan mereka yang mengkritik pemerintah, malah dilabeli radikal oleh komisaris Pelni. Menurut sobat Republika, Radikal itu seperti apa? #Rolmin," tulis akun @republikaonline.
"beginilah akibatnya kalo relawan jadi komisaris BUMN, dulu kerjanya apa itu org? apa bukan dari pengangguran akut ya, sampe segitu ketika dpt jabatan," timpal akun @AndroidDev77.
"Standar nya aja dulu dari pemerintah atau pelabel radikal biar kite2 tahu garis rambu2 radikal biar kita gak di tuduh radikal, radikul..... Perasaan mereka anti demo .... Patuh pada penguasa tanpa syarat asal mereka diberi kebebasan untuk shalat...," imbuh akun @Alhamdulillahm7.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
Dari Kubangan Jadi Mulus: Pemprov Sulsel Kucurkan Rp20 Miliar Benahi Jalan Pinrang
-
Profil Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid Dilaporkan Aniaya ASN
-
Paket Misterius di Bandara Makassar: 65 Proyektil Amunisi
-
Polda Sulteng Janji Usut Tuntas Kasus Pembakaran PT RCP Morowali Secara Transparan
-
SMKN 4 Kendari Kembalikan Uang Iuran Siswa Rp200 Juta, Ini Alasannya!