UU Pembentukan Sulawesi Akan Direvisi, Masih Republik Indonesia Serikat

SuaraSulsel.id - Gubernur di Pulau Sulawesi menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI. Terkait RUU tentang pembentukan daerah di 4 provinsi yang ada di Sulawesi. Yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi 2 DPR RI, Jakarta, Kamis 8 April 2021.

Revisi UU Pembentukan Sulawesi dilakukan karena aturan tersebut masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat (RIS). Sehingga sudah tidak sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan Sulawesi saat ini.

Data yang dihimpun, dalam Undang-Undang terdahulu banyak sekali yang sudah tidak sesuai dengan konteks saat ini.

Baca Juga: Ini Desa Kaya di Pulau Sulawesi, Warganya Dilarang Bayar Pajak

Misalnya, belum update terkait jumlah kabupaten/kota di satu provinsi, serta belum mengakomodasi kehidupan masyarakat adat, tidak jelas batas-batas wilayah, serta masih ada penggabungan aturan antar provinsi.

Setelah pertemuan dengan empat Gubernur di Sulawesi, pembahasan itu dibawa ke Badan Legislatif kemudian diharmonisasi dan diberikan kembali ke Komisi II untuk dibahas kembali.

Mengutip dari BeritaManado.com -- jaringan Suara.com, Komisi II akan turun ke lapangan dengan meninjau masing-masing provinsi dan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk diambil masukan.

Diketahui, Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (UU No. 13 Tahun 1964).

UU No. 13 Tahun 1964 sudah berlaku lebih dari 50 (lima puluh) tahun.

Baca Juga: Pemprov Sulsel : 9,6 Koli Vaksin Covid-19 Biofarma Dikirim Hari Ini

Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 13 Tahun 1964 banyak yang sudah mengalami perubahan bahkan beberapa diantaranya sudah tidak berlaku lagi, maka UU No. 13 Tahun 1964 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut.