SuaraSulsel.id - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan kegiatan mudik yang biasa dilakukan oleh warga setiap akan merayakan Idul Fitri dilarang.
Hal ini disampaikan Muhadjir Effendy usai rapat tingkat menteri di kantor Menko PMK, Jumat 26 Maret 2021.
Pemerintah melarang masyarakat menjalankan perjalanan menjelang atau usai Hari Raya Idul Fitri 2021. Larangan mudik itu berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
"Maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," kata Muhadjir melalui konferensi pers yang ditayangkan melalui YouTube Kemenko PMK.
Larangan mudik lebaran ini berlaku bagi seluruh ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat.
Hal tersebut dilakukan selain mengurangi penyebaran virus Corona (Covid-19), juga untuk mensukseskan program vaksinasi yang digalakkan pemerintah.
Muhadjir mengungkap kalau pelarangan mudik mulai berlaku dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
Ia mengingatkan sebelum dan sesudah tanggal tersebut, masyarakat tidak diperkenankan melakukan kegiatan ke luar daerah.
"Sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu."
Baca Juga: Bukan Hanya ASN, Masyarakat Biasa Juga Dilarang Mudik Hari Raya Idul Fitri
Beberapa waktu lalu Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan yang melonggarkan soal mudik lebaran. Epidemiolog UGM memberikan tanggapannya atas kebijakan tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengumumkan tidak akan melarang untuk mudik lebaran tahun ini. Kebijakan ini tentu berbeda dengan tahun lalu manakala pemerintah melarang mudik lebaran.
Pemerintah diketahui pernah melakukan pelarangan mudik pada hari raya lebaran tahun kemarin untuk menekan angka penularan Covid-19 lewat perjalanan orang antardaerah.
Epidemiolog UGM, Riris Andono Ahmad mengatakan kemungkinannya sangat kondisional. Ia menilai ada beberapa skenario yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah tidak melakukan pelarangan mudik tahun ini di tengah pandemi Covid-19.
“Mungkin beranggapan coverage imunisasinya sudah cukup bagus dan itu mungkin akan menyebabkan situasinya lebih bisa dikendalikan," katanya seperti dilansir dari situs resmi UGM, Rabu (17/3/2021).
Hanya saja, menurutnya, ini bukan soal coverage imunisasi yang bagus. Jika kemudian protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik penularan pasti akan tetap terjadi dan bisa menjadi banyak meskipun penanganannya tidak serumit sebelum mendapat vaksin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Kota Kendari Kembali Diguncang Gempa Pagi Ini, Begini Penjelasan BMKG
-
Banyak Hadiah Mobil dan Motor! Cara Pemprov Sulsel Rayu Warga agar Taat Bayar Pajak
-
Viral Napi Korupsi Asyik Ngopi di Luar Rutan, Petugas Pengawal Langsung Dicopot
-
1,9 Juta Kendaraan di Sulsel Nunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp1,7 Triliun
-
Saksi Sejarah Konflik Poso-Ambon Buka Suara Soal Polemik Ceramah Jusuf Kalla: Tidak Masuk Akal..