Ketua Demokrat Sulsel : KLB Partai Demokrat Akan Hadirkan Perwakilan Ilegal

SuaraSulsel.id - Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe, meminta semua Ketua DPC Demokrat di Sulawesi Selatan menjaga pengurus dan anggotanya. Agar tidak ikut dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Ni'matullah menyebut, upaya untuk menggelar KLB Partai Demokrat masih terus berjalan sampai sekarang. Pengurus Demokrat di daerah terus-menerus didesak ikut KLB.

"Dua minggu lalu kita sudah berikan dukungan tertulis dari 24 ketua DPC dan DPD untuk mas AHY. Ternyata di Jakarta belum cukup, sampai hari ini bergerilya untuk laksanakan KLB. Target mereka KLB dilaksanakan dengan hadirkan perwakilan tidak legal," kata Ni'matullah Erbe kepada terkini.id -- jaringan suara.com

Ni'matullah mengaku, DPD dan DPC Demokrat di Sulsel sudah melakukan konsolidasi. Menolak KLB Partai Demokrat.

Demokrat Sulsel menolak upaya Kongres Luar Biasa (KLB) dengan agenda pemilihan ketua umum baru. Menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ni'matullah meminta, semua Ketua DPC membangun komunikasi dan menjaga pengurusnya. Sebab ia menduga target mereka jika Ketua dan Sekretaris DPC tidak bisa diajak, maka mereka akan mencari pengurus lain.

"Itu modus dan cara yang sama untuk ganggu dan rongrong kita, saya instruksikan Ketua DPC, fraksi, dan siapa pun ketemu dan komunikasi KLB. Saya instruksikan kita tidak lagi basa-basi dengan mereka, tidak layani, usir orang itu saya bertanggungjawab," tegasnya.

Ajakan KLB Partai Demokrat dinilai sangat merugikan Partai Demokrat.

"Mulai hari ini kita sudah harus tegas. Hari ini konteksnya mengarah ke KLB, usir mereka. Apa yang anda lakukan laporkan ke media. Sikap ini penting, utama kita di Sulsel, mereka tidak boleh samakan kita," pungkas Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.

Baca Juga: Roy Suryo: Konsep UU ITE Bukan dari Zaman SBY

Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat

Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan, berbagai upaya pihak tertentu yang ingin mengambil alih Demokrat saat ini tak ada yang berhasil.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) tersebut mengaku terus memantau 'Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat' yang dia sebut GPK-PD.

Menurut AHY, sapaan akrabnya, GPK-PD merupakan gerakan ilegal dan inkonstitusional yang masih saja berupaya untuk melakukan pemberontakan dan pengkhianatan hingga saat ini.

"Polanya kuno. Pertama, berupaya untuk memengaruhi para pemilik suara. Tidak berhasil, mereka mencoba memengaruhi pengurus DPD dan DPC," ujar AHY lewat keterangan tertulisnya kepada media, Rabu 17 Februari 2021.