SuaraSulsel.id - Lelang jabatan di Pemkot Makassar sepi peminat. Hingga akhir pendaftaran, delapan jabatan yang lowong hanya diminati 12 orang.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Basri Rakhman mencatat ada 12 peserta yang mendaftar. Beberapa diantaranya camat.
"Kebanyakan camat, selebihnya kepala bidang," kata Basri, Kamis (11/2/2021).
Kendati demikian, Basri memilih merahasiakan nama peserta lelang. Padahal, proses seleksi sendiri sifatnya mesti transparan.
Baca Juga: Sengkarut Lelang Jabatan Kota Makassar, Banyak Campur Tangan Pemprov Sulsel
"Peserta lelang yang minta namanya tidak disebut dan saya sudah janji," jelas Basri.
Pendaftaran lelang jabatan sendiri sebenarnya berakhir pada Senin (7/2) lalu. Namun, karena saat itu belum ada yang mendaftar, pansel memilih diperpanjang hingga hari ini.
Pembukaan dilakukan sejak tanggal 5 Februari. Sementara, pendaftaran dan penerimaan berkas dilakukan dari tanggal 6-11 Februari pada pukul 16.00 Wita.
Selanjutnya, kata Basri pihaknya akan melakukan tes kompetensi yang terdiri dari kompentensi manajerial dan pembuatan makalah. Tes wawancara dan kompetensi kemudian akan dilakukan setelahnya.
Ketika ditanya sejauh mana perkembangan koordinasi antara Pemkot Makassar dan Wali Kota, terpilih, Mohammad Ramdhan Pomanto, Basri mengaku tak punya kapasitas untuk menyampaikannya.
Baca Juga: Nurdin Abdullah Minta Rudy Djamaluddin Segera Bertemu Danny Pomanto
"Saya hanya punya tugas jadi utusan untuk memperjelas seperti apa keinginan wali kota terpilih, dimana mau ketemu, di sana atau di kantor. Seperti itulah tugas kami. Jadi saya itu tergantung perintah," jelasnya.
Seperti diketahui, sengkarut lelang jabatan di lingkup Pemkot memanas akhir-akhir ini. Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin membuka lelang jelang pelantikan Wali Kota Makassar terpilih.
Pemkot Makassar tidak pernah melakukan koordinasi dengan Wali Kota Makassar terpilih, Danny Pomanto. Padahal, salah satu rekomendasi KASN adalah Pemkot Makassar wajib berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih sebelum membuka lelang.
Danny mengaku tidak masalah dirinya datang ke Balai Kota Makassar, atau tempat yang telah ditentukan untuk membicarakan persoalan lelang jabatan.
Asalkan, pembicaraan atau pertemuan dilakukan dengan orang yang memang memiliki kapasitas dan kewenangan. Dalam hal ini, Pj Wali Kota Makassar secara langsung. Bukan mengirim utusan yang sama sekali tak punya kewenangan.
Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin sendiri sudah mengungkapkan keinginannya untuk membuka ruang koordinasi dengan Wali Kota Makassar terpilih.
Makanya, dia mengirim utusan untuk membicarakan kapan dan dimana bisa bertemu langsung untuk membahas persoalan lelang jabatan tersebut.
Namun berdasarkan informasi terpercaya, mereka berdua akan bertemu pekan depan.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
Tangan Kanan Bongkar Shin Tae-yong Punya Kendala di Timnas Indonesia: Ada yang Ngomong...
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
Terkini
-
KPR BRI Property Expo 2024 Goes to Ciputra Surabaya, Banyak Hadiah dan Hiburan Menarik
-
Apakah Garmin Venu 3 Memiliki Layar Sentuh? Temukan Jawaban Beserta Fitur-Fitur yang Dimilikinya
-
Sosok Kasatreskrim AKP Ryanto Ulil Anshar Yang Ditembak Mati Rekannya Sendiri
-
Dikenal Religius, Oknum Dosen Unhas Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
-
Memanas! Dua Mantan Wali Kota Parepare Saling "Buka Aib" di Rapat Komisi II DPR RI