Lelang Jabatan Pemkot Makassar, Tapi Nama Pendaftar Kok Dirahasiakan

SuaraSulsel.id - Lelang jabatan di Pemkot Makassar sepi peminat. Hingga akhir pendaftaran, delapan jabatan yang lowong hanya diminati 12 orang.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Basri Rakhman mencatat ada 12 peserta yang mendaftar. Beberapa diantaranya camat.

"Kebanyakan camat, selebihnya kepala bidang," kata Basri, Kamis (11/2/2021).

Kendati demikian, Basri memilih merahasiakan nama peserta lelang. Padahal, proses seleksi sendiri sifatnya mesti transparan.

"Peserta lelang yang minta namanya tidak disebut dan saya sudah janji," jelas Basri.

Pendaftaran lelang jabatan sendiri sebenarnya berakhir pada Senin (7/2) lalu. Namun, karena saat itu belum ada yang mendaftar, pansel memilih diperpanjang hingga hari ini.

Pembukaan dilakukan sejak tanggal 5 Februari. Sementara, pendaftaran dan penerimaan berkas dilakukan dari tanggal 6-11 Februari pada pukul 16.00 Wita.

Selanjutnya, kata Basri pihaknya akan melakukan tes kompetensi yang terdiri dari kompentensi manajerial dan pembuatan makalah. Tes wawancara dan kompetensi kemudian akan dilakukan setelahnya.

Ketika ditanya sejauh mana perkembangan koordinasi antara Pemkot Makassar dan Wali Kota, terpilih, Mohammad Ramdhan Pomanto, Basri mengaku tak punya kapasitas untuk menyampaikannya.

Baca Juga: Sengkarut Lelang Jabatan Kota Makassar, Banyak Campur Tangan Pemprov Sulsel

"Saya hanya punya tugas jadi utusan untuk memperjelas seperti apa keinginan wali kota terpilih, dimana mau ketemu, di sana atau di kantor. Seperti itulah tugas kami. Jadi saya itu tergantung perintah," jelasnya.

Seperti diketahui, sengkarut lelang jabatan di lingkup Pemkot memanas akhir-akhir ini. Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin membuka lelang jelang pelantikan Wali Kota Makassar terpilih.

Pemkot Makassar tidak pernah melakukan koordinasi dengan Wali Kota Makassar terpilih, Danny Pomanto. Padahal, salah satu rekomendasi KASN adalah Pemkot Makassar wajib berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih sebelum membuka lelang.

Danny mengaku tidak masalah dirinya datang ke Balai Kota Makassar, atau tempat yang telah ditentukan untuk membicarakan persoalan lelang jabatan.

Asalkan, pembicaraan atau pertemuan dilakukan dengan orang yang memang memiliki kapasitas dan kewenangan. Dalam hal ini, Pj Wali Kota Makassar secara langsung. Bukan mengirim utusan yang sama sekali tak punya kewenangan.

Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin sendiri sudah mengungkapkan keinginannya untuk membuka ruang koordinasi dengan Wali Kota Makassar terpilih.