SuaraSulsel.id - Sejumlah tokoh masyarakat di Provinsi Papua sudah bertemu dengan perwakilan pemerintah. Membahas situasi pasca ujaran rasis terhadap Natalius Pigai.
Para tokoh juga mengaku berusaha menenangkan mahasiswa dan masyarakat. Agar tidak terprovokasi dengan isu SARA di Papua.
Agar kondisi Papua tetap kondusif, para tokoh menegaskan akan mengawal kasus Natalius Pigai sampai tuntas. Menyiapkan pengacara khusus.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Jhoni Banua Rouw usai dengar pendapat dengan pimpinan DPR Papua.
Bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Papua, tokoh masyarakat, agama, dan mahasiswa.
“DPRP bertekad akan kawal proses hukum dugaan tindakan rasisme kepada Natalius Pigai secara transparan dan adil,” jelas Jhoni di Kantor DPRP, Kota Jayapura, kepada KabarPapua.co -- jaringan Suara.com, Jumat 29 Januari 2021.
Menurut Jhoni proses hukum dugaan rasisme harus dilakukan secara transparan. Akan terus didorong DPRP. Sebagaimana DPRP bertekad menyediakan pengacara untuk Natalius Pigai agar proses hukum berjalan secara transparan.
“Jadi kami ingin transparan soal prosesnya dan tahapannya kami ikuti. Sebab pengacaranya betul-betul dari kami,” katanya.
Jhoni mengatakan, kasus ini adalah pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. Dia berharap pengadilan adil dalam memberikan putusan.
Baca Juga: Abu Janda: Kata Evolusi di KBBI Tak Berkaitan dengan Teori Darwin
“Forkopimda dan mahasiswa di Papua akan terus mengawal proses hukum kasus rasisme ini hingga tuntas. Kami akan kawal sesuai tupoksi masing-masing. Kami juga meminta hentikan rasisme di tanah Papua,” tegas Jhoni.
Jhoni meminta kepada mahasiswa ketika ada kasus seperti ini terjadi lagi, maka segera bawa ke DPRP dan akan difasilitasi untuk prosesnya.
“Ini membuktikan bahwa kami serius menyelesaikan masalah rasisme dan kami ingin kasus rasisme tak terjadi lagi,” paparnya.
Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpauw saat menghadiri rapat itu mengungkapkan rasa terima kasih atas langkah cepat dan sinergitas tinggi dalam merespon kasus rasisme.
Paulus mengakui tak mempunyai kemampuan jika kejadian itu terjadi di luar Papua, dan hanya bisa melakukan dengan meminta petunjuk pimpinan terkait dengan permasalahan tersebut.
“Terima kasih karena sekarang kami telah ambil langkah cepat bersama dengan semua stake holder terhadap kejadian itu agar dapat tertangani. Ini pertanda kedepan permasalahan sekecil apapun sebagai orang Papua, ras Papua itu dapat ambil tindakan cepat sebagai pemimpin di atas tanah Papua,” jelas Paulus.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
Terkini
-
Ini Jadwal Lengkap dan Rangkaian Acara Makassar Half Marathon 2026
-
Apakah Harga Beras SPHP Naik di Tengah Fluktuasi Kurs Dolar? Ini Penjelasan Bapanas
-
Angin Puting Beliung Terjang Tolite Jaya Gorontalo Utara
-
Lapas Narkotika Gowa Dirusak Massa, Dituding Sarang Narkoba
-
Internet di Sitaro dan Sangihe Bakal Mati Total, Ini Jadwal dan Penyebabnya