SuaraSulsel.id - Sejumlah tokoh masyarakat di Provinsi Papua sudah bertemu dengan perwakilan pemerintah. Membahas situasi pasca ujaran rasis terhadap Natalius Pigai.
Para tokoh juga mengaku berusaha menenangkan mahasiswa dan masyarakat. Agar tidak terprovokasi dengan isu SARA di Papua.
Agar kondisi Papua tetap kondusif, para tokoh menegaskan akan mengawal kasus Natalius Pigai sampai tuntas. Menyiapkan pengacara khusus.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Jhoni Banua Rouw usai dengar pendapat dengan pimpinan DPR Papua.
Bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Papua, tokoh masyarakat, agama, dan mahasiswa.
“DPRP bertekad akan kawal proses hukum dugaan tindakan rasisme kepada Natalius Pigai secara transparan dan adil,” jelas Jhoni di Kantor DPRP, Kota Jayapura, kepada KabarPapua.co -- jaringan Suara.com, Jumat 29 Januari 2021.
Menurut Jhoni proses hukum dugaan rasisme harus dilakukan secara transparan. Akan terus didorong DPRP. Sebagaimana DPRP bertekad menyediakan pengacara untuk Natalius Pigai agar proses hukum berjalan secara transparan.
“Jadi kami ingin transparan soal prosesnya dan tahapannya kami ikuti. Sebab pengacaranya betul-betul dari kami,” katanya.
Jhoni mengatakan, kasus ini adalah pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. Dia berharap pengadilan adil dalam memberikan putusan.
Baca Juga: Abu Janda: Kata Evolusi di KBBI Tak Berkaitan dengan Teori Darwin
“Forkopimda dan mahasiswa di Papua akan terus mengawal proses hukum kasus rasisme ini hingga tuntas. Kami akan kawal sesuai tupoksi masing-masing. Kami juga meminta hentikan rasisme di tanah Papua,” tegas Jhoni.
Jhoni meminta kepada mahasiswa ketika ada kasus seperti ini terjadi lagi, maka segera bawa ke DPRP dan akan difasilitasi untuk prosesnya.
“Ini membuktikan bahwa kami serius menyelesaikan masalah rasisme dan kami ingin kasus rasisme tak terjadi lagi,” paparnya.
Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpauw saat menghadiri rapat itu mengungkapkan rasa terima kasih atas langkah cepat dan sinergitas tinggi dalam merespon kasus rasisme.
Paulus mengakui tak mempunyai kemampuan jika kejadian itu terjadi di luar Papua, dan hanya bisa melakukan dengan meminta petunjuk pimpinan terkait dengan permasalahan tersebut.
“Terima kasih karena sekarang kami telah ambil langkah cepat bersama dengan semua stake holder terhadap kejadian itu agar dapat tertangani. Ini pertanda kedepan permasalahan sekecil apapun sebagai orang Papua, ras Papua itu dapat ambil tindakan cepat sebagai pemimpin di atas tanah Papua,” jelas Paulus.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Ramai Tren Downgrade Lifestyle, Desainer Pilih Bedakan Produk Retail dan Wastra
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
2 Kasus Kekerasan Seksual Difabel di Sulsel, Polisi Didesak Bertindak
-
Disabilitas di Bawah Umur Hamil 7 Bulan di Maros, Pelaku 7 Kakek-kakek Belum Ditangkap
-
Polisi Hutan Tewas Tertimpa Pohon Saat Padamkan Karhutla Toraja Utara
-
Mobil Listrik Harga Rp100 Jutaan Ada di GIIAS Makassar
-
Gubernur Sulsel: Sekolah Rakyat Buka Jalan Menuju Generasi Emas 2045