SuaraSulsel.id - Sejumlah tokoh masyarakat di Provinsi Papua sudah bertemu dengan perwakilan pemerintah. Membahas situasi pasca ujaran rasis terhadap Natalius Pigai.
Para tokoh juga mengaku berusaha menenangkan mahasiswa dan masyarakat. Agar tidak terprovokasi dengan isu SARA di Papua.
Agar kondisi Papua tetap kondusif, para tokoh menegaskan akan mengawal kasus Natalius Pigai sampai tuntas. Menyiapkan pengacara khusus.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Jhoni Banua Rouw usai dengar pendapat dengan pimpinan DPR Papua.
Bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Papua, tokoh masyarakat, agama, dan mahasiswa.
“DPRP bertekad akan kawal proses hukum dugaan tindakan rasisme kepada Natalius Pigai secara transparan dan adil,” jelas Jhoni di Kantor DPRP, Kota Jayapura, kepada KabarPapua.co -- jaringan Suara.com, Jumat 29 Januari 2021.
Menurut Jhoni proses hukum dugaan rasisme harus dilakukan secara transparan. Akan terus didorong DPRP. Sebagaimana DPRP bertekad menyediakan pengacara untuk Natalius Pigai agar proses hukum berjalan secara transparan.
“Jadi kami ingin transparan soal prosesnya dan tahapannya kami ikuti. Sebab pengacaranya betul-betul dari kami,” katanya.
Jhoni mengatakan, kasus ini adalah pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. Dia berharap pengadilan adil dalam memberikan putusan.
Baca Juga: Abu Janda: Kata Evolusi di KBBI Tak Berkaitan dengan Teori Darwin
“Forkopimda dan mahasiswa di Papua akan terus mengawal proses hukum kasus rasisme ini hingga tuntas. Kami akan kawal sesuai tupoksi masing-masing. Kami juga meminta hentikan rasisme di tanah Papua,” tegas Jhoni.
Jhoni meminta kepada mahasiswa ketika ada kasus seperti ini terjadi lagi, maka segera bawa ke DPRP dan akan difasilitasi untuk prosesnya.
“Ini membuktikan bahwa kami serius menyelesaikan masalah rasisme dan kami ingin kasus rasisme tak terjadi lagi,” paparnya.
Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpauw saat menghadiri rapat itu mengungkapkan rasa terima kasih atas langkah cepat dan sinergitas tinggi dalam merespon kasus rasisme.
Paulus mengakui tak mempunyai kemampuan jika kejadian itu terjadi di luar Papua, dan hanya bisa melakukan dengan meminta petunjuk pimpinan terkait dengan permasalahan tersebut.
“Terima kasih karena sekarang kami telah ambil langkah cepat bersama dengan semua stake holder terhadap kejadian itu agar dapat tertangani. Ini pertanda kedepan permasalahan sekecil apapun sebagai orang Papua, ras Papua itu dapat ambil tindakan cepat sebagai pemimpin di atas tanah Papua,” jelas Paulus.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Tak Diberi Uang Judi, Suami di Makassar Nekat Parangi Istri dan Habisi Nyawa Sepupu
-
Inklusi Keuangan Melesat, Holding UMi Dorong Literasi dan Akses Investasi Masyarakat
-
8 Fakta Kondisi Sampah di Kota Makassar Perlu Diketahui Warga
-
Siapa Li Jiamei? WNA China Berkedok WNI Nyaris Lolos Buat Paspor RI di Makassar
-
Viral Perwira Polda Sulsel Asyik 'Party' di THM, Tenggak Miras dan Joget Bersama Wanita