Luhut Binsar Panjaitan Ambil Alih Tugas Menteri Kelautan dan Perikanan

SuaraSulsel.id - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengambil alih tugas Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo, pasca ditangkap KPK dan mundur.

Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sementara.

Luhut juga baru saja tiba dari Amerika seperti halnya Edhy Prabowo. Meski begitu, agenda mereka berbeda.

Luhut mengunjungi Presiden AS Donald Trump, sementara Edhy mengunjungi Kedubes RI di Amerika. Selama di Amerika, Luhut dan Edhy tidak pernah bertemu.

Kini, posisi Menteri Kelautan dan Perikanan sementara diisi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menteri ad interim.

Hal tersebut berdasarkan surat yang diteken Mensesneg Pratikno.

“Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KP, maka Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KP ad interim,” kata Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi kepada wartawan, Rabu 25 November 2020.

Edhy Prabowo terjaring dalam OTT KPK sepulang dari Amerika Serikat pada Rabu 25 November 2020 dini hari.

Penangkapan dilakukan di dua tempat, yakni Jakarta dan Depok, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, sekitar pukul 00.30 WIB.

Baca Juga: 2 Tersangka Buron, KPK Minta Staf Edhy Prabowo Serahkan Diri

Total jumlah pihak yang diamankan ada 17 orang, termasuk Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi yang merupakan anggota Komisi V DPR.

Presiden Jokowi: Pemerintah Hormati Proses Hukum di KPK

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," ujar Presiden Joko Widodo pada Rabu, 25 November 2020, di Istana Merdeka, Jakarta, selepas menghadiri acara Penyerahan DIPA.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," tandasnya.