Demo Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja Tutup Jalan, Pengendara Angkat Motor

SuaraSulsel.id - Aksi penutupan jalan dilakukan ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin di Jalan Sultan Alauddin Makassar, sejak sore hingga malam. Membuat arus lalu lintas macet total.

Dampaknya, banyak pengendara yang terjebak macet. Untuk pengendara roda dua yang ingin keluar dari kemacetan, berusaha saling membantu mengangkat motor. Melewati tembok pembatas jalanan. Kemudian putar haluan.

Cara ini ditempuh karena akses lalu lintas dari arah Kabupaten Gowa menuju Makassar dan sebaliknya, tidak dapat dilewati.

Edy (45 tahun), pengendara yang melintas di Jalan Sultan Alauddin, meminta pertolongan warga sekitar untuk mengangkat motornya melewati tembok pembatas jalanan.

Baca Juga: Aksi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja di Kota Serang Rusuh

Setelah berhasil melewati pembatas jalan, Edy memberikan uang kepada warga yang telah membantunya. Rp 5 ribu.

Uang tersebut diberikan oleh Edy sebagai bentuk terima kasih karena sudah dibantu agar dapat cepat pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Maccini Raya, Makassar.

"Mau pulang sana (rumah). Iya, dari tadi kena macet. Uang Rp 5 ribu tadi. Alamat saya di Maccini," kata Edy kepada SuaraSulsel.id, Selasa (07/10/2020)

Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Ahmad Aidil Fahri mengatakan, aksi bakar-bakar ban dan penutupan jalan merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah dan DPR RI. Mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Jadi aksi bakar ban ini sebenarnya merupakan beberapa varian aksi sebagai salah satu bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah. Kecewa jadi bakar ban," kata Ahmad.

Baca Juga: Begini Cerita Tukang Nasgor Beri Diskon 50 Persen ke Kader Demokrat dan PKS

Ahmad menjelaskan aksi unjuk rasa tersebut merupakan aksi lanjutan terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang dianggap akan membawa dampak buruk bagi kaum buruh dan tani.

Para mahasiswa UIN Alauddin yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Makassar rencananya akan tetap melakukan aksi demo mulai hari ini hingga 8 Oktober 2020.

"Tuntutannya itu penolakan terhadap Omnibus Law. Salah satunya itu tentang masalah yang berdampak besar kepada masyarakat menengah ke bawah. Terutama masyarakat buruh dan tani," jelas Ahmad.

Kontributor : Muhammad Aidil