SuaraSulsel.id - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini merupakan suatu keharusan.
Hal itu mengingat jumlah warga DKI Jakarta yang terjangkit Covid-19 terus bertambah dengan pesat.
Untuk itu JK menilai PSBB adalah langkah tegas yang harus diambil. Demi menghindari penularan yang semakin masif dan mencapai tingkat yang sangat membahayakan.
Hal ini disampaikan JK usai melakukan peluncuran penyerahan 3900 alat semprot disinfektan mandiri kepada masjid yang ada diwilayah DKI Jakarta.
“Untuk PSBB mau tidak mau kita harus ikuti. Karena memang faktanya terjadi peningkatan, dengan segala upaya yang telah kita tempuh dan harapan kita grafiknya akan landai tapi yang terjadi justru makin naik. Artinya sesuatu yang tegas harus dilaksanakan kalau tidak akan mencapai puncak lebih tinggi akan lebih berbahaya lagi,” Jelas JK, di Masjid Agung Sunda Kelapa, Minggu (13/09/2020).
Menanggapi adanya pertentangan antara Pemerintah DKI dan pemerintah pusat terkait pelaksanaan PSBB, menurut JK itu hanya soal metodologi penanganan wabah saja.
JK berharap tidak perlu ada pertentangan, mengingat Presiden telah berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi.
“Itu hanya soal cara saja, saya baca semalam sampai pagi ini masih rapat untuk bersinergi mengenai itu. Jangan lupa presiden sendiri telah mengemukakan dengan lugas bahwa kesehatan harus diutamakan, jadi saya rasa pemerintah Pusat dan Provinsi tidak perlu saling bertentangan," katanya.
JK mengungkapkan, yang terpenting dalam menangani Covid-19 adalah menangani terlebih dahulu sebabnya. Dalam hal ini virus Covid-19, kemudian akibatnya yaitu penurunan laju ekonomi. Menurutnya apabila wabah bisa ditangani maka ekonomi akan dapat berjalan kembali.
Baca Juga: Gubernur DKI Sebut 12 Hari Terakhir Kasus Positif Covid-19 Naik Signifikan
“Ini kan masalah sebab akibat saja, yang menjadi sebab adalah pandemi covid-19, yang berakibat turunya ekonomi. Jadi sebabnya dulu yang diselesaikan. Karena alat produksi tetap ada, seperti hotel, moda transportasi, hanya permintaannya saja yang kurang. Dan ketika sebab utamanya hilang maka ekonomi akan lancar lagi. Jadi sebabnya dulu yang diselesaikan,” Jelas JK.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Peringatan Keras Rektor Unhas Bagi 1.128 Pengawas UTBK: Sanksi Tanpa Toleransi
-
Kapan Pelantikan Rektor Unhas Periode 2026-2030? Begini Persiapan Panitia
-
Siaga! Enam Kecamatan di Kota Makassar Rawan Kekeringan Hingga Oktober 2026
-
Besok Warga di Makassar Akan Turun ke Jalan Bela Jusuf Kalla, Ini Titik Aksinya
-
Puluhan Ribu Kasus, Begini Cara Melindungi Diri dari Virus Campak yang Mudah Menular