SuaraSulsel.id - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini merupakan suatu keharusan.
Hal itu mengingat jumlah warga DKI Jakarta yang terjangkit Covid-19 terus bertambah dengan pesat.
Untuk itu JK menilai PSBB adalah langkah tegas yang harus diambil. Demi menghindari penularan yang semakin masif dan mencapai tingkat yang sangat membahayakan.
Hal ini disampaikan JK usai melakukan peluncuran penyerahan 3900 alat semprot disinfektan mandiri kepada masjid yang ada diwilayah DKI Jakarta.
“Untuk PSBB mau tidak mau kita harus ikuti. Karena memang faktanya terjadi peningkatan, dengan segala upaya yang telah kita tempuh dan harapan kita grafiknya akan landai tapi yang terjadi justru makin naik. Artinya sesuatu yang tegas harus dilaksanakan kalau tidak akan mencapai puncak lebih tinggi akan lebih berbahaya lagi,” Jelas JK, di Masjid Agung Sunda Kelapa, Minggu (13/09/2020).
Menanggapi adanya pertentangan antara Pemerintah DKI dan pemerintah pusat terkait pelaksanaan PSBB, menurut JK itu hanya soal metodologi penanganan wabah saja.
JK berharap tidak perlu ada pertentangan, mengingat Presiden telah berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi.
“Itu hanya soal cara saja, saya baca semalam sampai pagi ini masih rapat untuk bersinergi mengenai itu. Jangan lupa presiden sendiri telah mengemukakan dengan lugas bahwa kesehatan harus diutamakan, jadi saya rasa pemerintah Pusat dan Provinsi tidak perlu saling bertentangan," katanya.
JK mengungkapkan, yang terpenting dalam menangani Covid-19 adalah menangani terlebih dahulu sebabnya. Dalam hal ini virus Covid-19, kemudian akibatnya yaitu penurunan laju ekonomi. Menurutnya apabila wabah bisa ditangani maka ekonomi akan dapat berjalan kembali.
Baca Juga: Gubernur DKI Sebut 12 Hari Terakhir Kasus Positif Covid-19 Naik Signifikan
“Ini kan masalah sebab akibat saja, yang menjadi sebab adalah pandemi covid-19, yang berakibat turunya ekonomi. Jadi sebabnya dulu yang diselesaikan. Karena alat produksi tetap ada, seperti hotel, moda transportasi, hanya permintaannya saja yang kurang. Dan ketika sebab utamanya hilang maka ekonomi akan lancar lagi. Jadi sebabnya dulu yang diselesaikan,” Jelas JK.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Skenario Bohong Kematian Bripda Dirja Runtuh, Kapolda Sulsel: Korban Disiksa Usai Subuh
-
Viral, Pelesetkan Ayat Al-Qur'an Saat Live Facebook, Dua IRT di Bulukumba Diciduk Polisi
-
5,3 Juta Orang Diprediksi Masuk Sulsel, Tujuh Masjid Disiapkan Tampung Pemudik
-
Kenapa Paus Pembunuh Tiba-Tiba Muncul di Perairan Bunaken? Ini Jawaban Ahli
-
Heboh! Dua Notaris di Sulbar Diperiksa Polda Metro Jaya, Ada Apa ?