SuaraSulsel.id - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini merupakan suatu keharusan.
Hal itu mengingat jumlah warga DKI Jakarta yang terjangkit Covid-19 terus bertambah dengan pesat.
Untuk itu JK menilai PSBB adalah langkah tegas yang harus diambil. Demi menghindari penularan yang semakin masif dan mencapai tingkat yang sangat membahayakan.
Hal ini disampaikan JK usai melakukan peluncuran penyerahan 3900 alat semprot disinfektan mandiri kepada masjid yang ada diwilayah DKI Jakarta.
“Untuk PSBB mau tidak mau kita harus ikuti. Karena memang faktanya terjadi peningkatan, dengan segala upaya yang telah kita tempuh dan harapan kita grafiknya akan landai tapi yang terjadi justru makin naik. Artinya sesuatu yang tegas harus dilaksanakan kalau tidak akan mencapai puncak lebih tinggi akan lebih berbahaya lagi,” Jelas JK, di Masjid Agung Sunda Kelapa, Minggu (13/09/2020).
Menanggapi adanya pertentangan antara Pemerintah DKI dan pemerintah pusat terkait pelaksanaan PSBB, menurut JK itu hanya soal metodologi penanganan wabah saja.
JK berharap tidak perlu ada pertentangan, mengingat Presiden telah berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi.
“Itu hanya soal cara saja, saya baca semalam sampai pagi ini masih rapat untuk bersinergi mengenai itu. Jangan lupa presiden sendiri telah mengemukakan dengan lugas bahwa kesehatan harus diutamakan, jadi saya rasa pemerintah Pusat dan Provinsi tidak perlu saling bertentangan," katanya.
JK mengungkapkan, yang terpenting dalam menangani Covid-19 adalah menangani terlebih dahulu sebabnya. Dalam hal ini virus Covid-19, kemudian akibatnya yaitu penurunan laju ekonomi. Menurutnya apabila wabah bisa ditangani maka ekonomi akan dapat berjalan kembali.
Baca Juga: Gubernur DKI Sebut 12 Hari Terakhir Kasus Positif Covid-19 Naik Signifikan
“Ini kan masalah sebab akibat saja, yang menjadi sebab adalah pandemi covid-19, yang berakibat turunya ekonomi. Jadi sebabnya dulu yang diselesaikan. Karena alat produksi tetap ada, seperti hotel, moda transportasi, hanya permintaannya saja yang kurang. Dan ketika sebab utamanya hilang maka ekonomi akan lancar lagi. Jadi sebabnya dulu yang diselesaikan,” Jelas JK.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Harga Emas UBS, Antam, dan Galeri24 di Pegadaian Turun Hari Ini
-
Identitas Korban Bom Biak Masih Misteri, Tim DVI Lakukan Tes DNA pada Potongan Tubuh
-
Mengapa Turis Tiongkok hingga Singapura 'Gila-gilaan' Berburu Gunung dan Laut di Indonesia?
-
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Rp15 Miliar untuk Infrastruktur dan UMKM Selayar
-
Dini Hari Mencekam, Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Sulawesi Utara, Cek Dampak dan Statusnya