SuaraSulsel.id - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Wahyu Priyono menyampaikan, BPK membawa tim untuk memeriksa penggunaan anggaran Covid-19 di Sulsel.
Covid-19 ini, kata dia, merupakan musibah yang berdampak secara global. "Bencana ini berpengaruh pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandemi ini berdampak pada sektor ekonomi dan sosial," pungkasnya.
Olehnya itu, dalam menanggulangi hal ini, pemerintah melakukan upaya maupun tindakan dalam meminimalkan, mencegah, dan mengurangi dampak Covid-19.
BPK sebagaimana visi-misi dalam mendorong keuangan daerah lebih bertanggung jawab. Melalui pemeriksaan. Untuk ikut mengawal pengelolaan anggaran. Agar betul-betul dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.
"Untuk melindungi bangsa dan memajukan umum, serta mencapai keberhasilan yang baik sesuai tujuan dan harapan," katanya, Kamis (10/9/2020).
Pemeriksaan anggaran refocusing Covid-19 ini, kata dia, dilakukan secara nasional. Dengan sampel 99 pemerintah daerah. Terdiri dari 34 Provinsi dan 65 Kabupaten/Kota.
Untuk Sulsel, kata Wahyu, dilakukan pemeriksaan kepatuhan. Dengan tujuan tertentu, refocusing tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 dan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi diantaranya menilai pengalokasian, penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Selain Pemprov Sulsel, ada dua Kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.
Baca Juga: Kisah Beoncy, Dokter Transgender Pertama di Garda Terdepan COVID-19
Dengan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19. Dengan menilai integritas pemerintah dalam menangani bidang kesehatan.
"Bagaimana penanganan Covid-19," jelasnya.
Wahyu berharap bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dalam memperlancar pemeriksaan. Berhasil dengan baik dan sesuai waktu.
"Mohon dukungannya Pak Wagub dan juga Pak Gubernur," katanya.
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) tetap menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPK. Termasuk dalam kelengkapan dokumen yang akan dibutuhkan BPK.
"Memberikan data yang diminta. Supaya sesuai apa yang diharapkan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Presiden RI Minta Maaf ke Malaysia - Singapura Akibat Asap, Tapi Itu SBY...
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Rudy Masud Senyum Semringah Bersama Istri di Singapura, Media Asing: Rakyatnya Sesak Nafas
- 5 Sabun Cuci Muka Retinol untuk Atasi Penuaan: Bikin Wajah Halus, Cerah, dan Kencang
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Belajar Hadapi Kekeringan dari Romo Kirjito, Mamanen Air Hujan yang Jatuh dari Langit
-
Krisis! Kelangkaan BBM Meluas Tak Hanya Bali, Antrean Berjam-jam
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Bungkam usai Viral Sarapan di Singapura
-
KPK Kembali Gelar OTT: Amankan Sejumlah Pihak di BNPB
-
Ungkap Banyak Kasus Besar, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Ade Safri Justru Diganti
Terkini
-
Dari Sabrina hingga BRImo, Inovasi Layanan BRI Berbuah 36 Penghargaan
-
Anak Buah Bahlil Ungkap Biang Kerok Antrean BBM di Bali: Jangkar Kapal Tersangkut
-
Wajah Baru Jalan Burung-Burung ke Bili-Bili Gowa, Kini Lebih Cantik dan Penuh Warna
-
Maling Kabel Tembaga Berkedok Petugas PLN di Sigi Akhirnya Tertangkap
-
JK Ungkap Sisi Gelap Demokrasi Liberal Indonesia: Banyak Pejabat Tidak Punya Kapasitas