- Kejati Sulsel menahan Kepala Unit berinisial AH di Makassar karena kasus manipulasi kredit fiktif.
- Tersangka diduga mencairkan 16 kredit fiktif tanpa prosedur sejak Februari hingga Mei 2026.
- Tindakan manipulatif tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,31 miliar pada tahun 2026.
Dari praktik tersebut, penyidik menemukan 16 kredit fiktif yang berhasil dicairkan.
"Dari perbuatan culas tersebut, tersangka berhasil mencairkan enam belas kredit fiktif. Tindakan manipulatif ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, mencapai Rp2,31 miliar lebih," ujar Soetarmi.
Kejati Dalami Kemungkinan Tersangka Lain
Kejati Sulsel memastikan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Baca Juga:74 Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Bantuan Alsintan Kementan Rp243,6 Miliar di Sulsel
Penyidik juga akan melakukan sejumlah langkah lanjutan, mulai dari penggeledahan, pemblokiran rekening, hingga penelusuran aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara sekaligus mempersiapkan pelimpahan kasus ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Soetarmi menyampaikan, Kajati Sulsel juga mengingatkan seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif selama proses pemeriksaan.
Saksi diminta tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat penyidikan, seperti menghilangkan atau merusak barang bukti maupun melakukan upaya lobi terkait penanganan perkara.
Kejati Sulsel menegaskan penyidikan akan dilakukan secara profesional dan berintegritas dengan mengedepankan prinsip Zero KKN.
Baca Juga:Berkas Perkara Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Lengkap, Segera Disidang
Atas dugaan perbuatannya, AH disangkakan melanggar Pasal 603 sebagai dakwaan primer dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsider, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.