- Kejati Sulsel menahan Kepala Unit berinisial AH di Makassar karena kasus manipulasi kredit fiktif.
- Tersangka diduga mencairkan 16 kredit fiktif tanpa prosedur sejak Februari hingga Mei 2026.
- Tindakan manipulatif tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,31 miliar pada tahun 2026.
SuaraSulsel.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menahan seorang perempuan berinisial AH yang diduga terlibat dalam kasus manipulasi kredit fiktif pada salah satu lembaga jasa keuangan di Makassar.
Perbuatan tersangka diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,31 miliar.
Penahanan dilakukan oleh Tim Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel setelah AH ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.
Baca Juga:74 Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Bantuan Alsintan Kementan Rp243,6 Miliar di Sulsel
"Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat terkait praktik manipulasi kredit fiktif yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah," kata Soetarmi, Senin (16/11/2026) malam.
Sebelum menetapkan AH sebagai tersangka, penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi dan satu orang ahli serta mengumpulkan sejumlah dokumen terkait perkara tersebut.
Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 tertanggal 10 November 2026.
Soetarmi menjelaskan, penyidikan perkara ini telah dimulai sejak 30 September 2026. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan ekspose perkara di hadapan Kepala Kejati Sulsel, penyidik akhirnya menetapkan AH sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan manipulasi kredit tersebut.
Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Klinik Adhyaksa, AH langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar.
Baca Juga:Berkas Perkara Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Lengkap, Segera Disidang
Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026.
Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif
Dalam perkara ini, AH diketahui menjabat sebagai Kepala Unit pada lembaga jasa keuangan tersebut.
Ia diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan mengajukan dan mencairkan kredit pinjaman fiktif selama periode Februari hingga Mei 2026.
Modus yang digunakan yakni memanipulasi dan merekayasa data serta persyaratan pengajuan pinjaman.
Seluruh proses pengajuan hingga pencairan kredit diduga dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.