- Kementerian Investasi membentuk Desk Investasi di Makassar pada 13 November 2026 untuk mengawal percepatan proyek PSEL senilai Rp3,5 triliun.
- Pemerintah pusat menargetkan pembangunan fisik proyek pengolahan sampah listrik tersebut dapat dimulai pada akhir tahun 2026 mendatang.
- Keberadaan pusat koordinasi baru di Makassar ini bertujuan mengatasi hambatan perizinan investasi di 14 provinsi kawasan Indonesia Timur.
Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan perizinan, ketersediaan lahan, persoalan lingkungan hidup, hingga koordinasi antarlembaga.
Namun, tugas Desk Investasi tidak hanya berhenti pada penyelesaian masalah yang dihadapi investor.
Pemerintah juga akan membantu daerah mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi proyek investasi.
"Kita juga mau masuk terhadap apa potensi-potensi daerah sehingga konsolidasi kita ini bisa lebih baik," kata Todotua.
Baca Juga:Sengketa Lahan Jembatan Barombong Memanas: Dari PT GMTD hingga Klaim Tokoh Militer
Untuk memperkuat pelayanan, BKPM menempatkan dua personel khusus yang akan bertugas langsung di Makassar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memfasilitasi ruang kerja bagi personel tersebut di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Makassar menjadi lokasi kelima pembentukan Desk Investasi. Sebelumnya layanan serupa dibuka di Batam, Bali, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.
Secara nasional, pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp2.041,3 triliun sepanjang 2026.
Hingga September 2026, realisasi investasi tercatat Rp1.539,2 triliun atau sekitar 75,4 persen dari target tahunan.
Baca Juga:Jejak Gibran di Balik Mega Proyek Stadion Sudiang Rp674 Miliar
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
