- Kadis Kominfo Parepare Jenamar Aslan meminta maaf pada Rabu, 11 November 2026, atas ucapan kontroversial Wali Kota Tasming Hamid.
- Wali Kota Tasming Hamid sebelumnya menyebut media pengkritik pemerintah berstatus halal darahnya saat rapat monev di Parepare pada 6 November 2026.
- Aliansi Jurnalis Independen Makassar mengecam pernyataan tersebut dan mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada wali kota.
Tasming bahkan menggunakan frasa "halal darahnya" ketika menyinggung media yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah daerah.
"Jadi Pak Kadis, AA-BB, tidak ada Bali Bella (bunglon), ya. Di agama saya juga enggak ada 'Bali Bella' halal darahnya itu," ucapnya.
Ia juga meminta jajaran terkait mengevaluasi pola kerja sama media dengan Pemkot Parepare. Tasming menyebut telah menutup akses kerja sama tertentu dan mengarahkan pengelolaan kontrak media melalui Dinas Kominfo.
Pernyataan tersebut kemudian menuai kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar.
Baca Juga:Suara Wali Kota Parepare Sebut Media 'Halal Darahnya' Beredar Luas
Organisasi jurnalis itu menilai ucapan Tasming bernuansa provokatif dan berpotensi mengancam keamanan serta keselamatan jurnalis, khususnya yang bertugas di Parepare.
Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan menegaskan kepala daerah semestinya terbuka terhadap kritik yang disampaikan jurnalis selama didasarkan pada fakta.
Menurut AJI, pemberitaan kritis merupakan bagian dari fungsi pers dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Jurnalis bekerja untuk kepentingan publik dan memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi, bukan menjadi humas pemerintah.
AJI juga mengingatkan bahwa hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan media tidak boleh menjadi alasan untuk mengintervensi independensi pemberitaan.
Baca Juga:Desas-desus Hubungan Terlarang Pejabat di Sulsel Viral, Mengapa Warganet Mudah Percaya Isu Medsos
Organisasi tersebut menilai upaya mengontrol, mengintimidasi, hingga menghalang-halangi kerja jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
AJI Makassar turut mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi sikap Tasming Hamid dan memberikan sanksi tegas atas pernyataannya.
AJI menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik. Karena itu, pejabat publik semestinya merespons kritik melalui penjelasan dan klarifikasi, bukan pernyataan yang berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan jurnalis.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
