- Organisasi kampus dan masyarakat menggelar demonstrasi menuntut reformasi di Makassar pada 10 November 2026.
- Polrestabes Makassar mengerahkan 2.100 personel gabungan untuk mengamankan aksi dan mengimbau warga menghindari lokasi unjuk rasa.
- DPR RI memproses masukan terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Setelah masa sidang DPR RI dibuka, menurut dia, pimpinan DPR akan terus mendengar masukan-masukan terkait hal itu, termasuk opsi-opsi mekanisme dan tata cara yang bisa ditempuh.
Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakubimung Raka sedang dipertimbangkan dan di-finalisasi.
Dia mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan HMP dianggap ideal.
Baca Juga:Buruh Sulsel Tuntut UMP 2027 Naik 9,5 Persen
Selain Khozin, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa mekanisme Hak Penyampaian Pendapat (HMP) oleh anggota DPR merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien, untuk menyikapi persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski begitu, menurut dia, PDIP belum akan menyampaikan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan digelar pada Selasa hari ini.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
